Menhut Raja Juli Dorong Penambahan Polisi Hutan untuk Tekan Pembalakan Liar

Nusantaratv.com-Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan urgensi penguatan polisi hutan (polhut) guna menekan praktik pembalakan liar di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam Kajian Ramadhan 1447 Hijriah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Sabtu, 21 Februari 2026.

"Saya menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan untuk melakukan reformasi menyeluruh tata kelola kehutanan nasional," katanya.

Ia memaparkan bahwa luas kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 125 juta hektare, namun pengawasannya hanya ditangani sekitar 4.800 personel polhut. Ketimpangan itu, menurutnya, sangat memprihatinkan.

"Di Aceh, 3,5 juta ha hutan hanya dijaga 64 personel, sementara di Sumatera Utara 3 juta ha hutan diawasi sekitar 240 personel," katanya.

Dengan keterbatasan tersebut, pengawasan terhadap pembalakan liar, perkebunan sawit ilegal, perburuan liar, hingga pelanggaran lain dinilai sulit berjalan optimal.

Karena itu, Kementerian Kehutanan mengusulkan penambahan signifikan jumlah polhut dengan rasio ideal satu petugas untuk setiap 2.000–2.500 hektare kawasan hutan yang berpotensi menghadirkan puluhan ribu personel baru.

Selain penguatan sumber daya manusia, ia juga menyoroti perlunya pembenahan struktur kelembagaan yang dinilai belum efektif. Kementerian berencana membentuk Pusat Koordinasi Wilayah (Puskorwil) di setiap provinsi guna memperkuat kendali antara pemerintah pusat dan unit teknis di daerah.

"Skema itu diharapkan menjadi solusi koordinatif tanpa berbenturan dengan regulasi otonomi daerah, sekaligus menghadirkan layanan terpadu satu pintu dalam penanganan berbagai persoalan kehutanan di daerah," katanya.

Modernisasi pengawasan turut menjadi fokus melalui pemanfaatan teknologi seperti pesawat ringan dan drone untuk mendukung sistem patroli cerdas.

"Dengan pendekatan itu, deteksi dini terhadap kebakaran hutan, penebangan ilegal, hingga aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien," ujarnya.

Dalam forum bertema “Ekoteologi dan Tugas Kekhalifahan” tersebut, ia menegaskan kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral sebagai kader Muhammadiyah yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Kehutanan.

"Saya tumbuh dalam lingkungan pendidikan Muhammadiyah sejak Ikatan Pelajar Muhammadiyah hingga sekolah formal Muhammadiyah, bahwa Islam memiliki fondasi teologis yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ajaran Islam secara menyeluruh selaras dengan prinsip pelestarian alam.

"Larangan menebang pohon berbuah dan merusak tanaman, sehingga menunjukkan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ajaran fundamental Islam yang relevan dengan konsep ekoteologi hari ini," katanya.

Raja Juli turut menyinggung bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai momentum evaluasi besar terhadap tata kelola hutan nasional.

"Peristiwa tersebut sebagai lecutan bahkan tamparan untuk melakukan pembenahan total terhadap forest governance" katanya, dikutip dari Antara.

Dalam konteks perguruan tinggi, ia membuka peluang pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) bagi kampus, termasuk Universitas Muhammadiyah Jember.

"Skema tersebut memungkinkan kawasan hutan dimanfaatkan untuk riset sekaligus dikembangkan secara produktif. Enam Unmuh telah menerima KHDTK dan membuka peluang serupa bagi Unmuh Jember," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa menjaga hutan bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab kekhalifahan manusia.

"Saya memohon doa dan dukungan seluruh warga Muhammadiyah agar dapat menjalankan tugasnya dengan istikamah dalam membenahi tata kelola kehutanan nasional demi mencegah bencana serupa terulang di masa mendatang," katanya.