Sondang Tampubolon: Program Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan Sanur-Bali Harus Utamakan Kesehatannya, Bukan Sektor Wisata

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tampubolon menilai program Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan di Sanur, Denpasar Bali sangat positif untuk memberikan nilai tambah bagi Provinsi Bali. Namun demikian, menurutnya yang harus diutamakan dalam program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur adalah kesehatannya, bukan sektor wisata. 

Pandangan tersebut disampaikan Sondang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo membahas pengajuan Kementerian BUMN terkait penyertaan modal negara (PMN) untuk anak usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney dan IFG Life.

“Saya tidak bahas lagi yang disampaikan oleh teman-teman mengenai KEK Mandalika tapi yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah KEK di Sanur, medical dan juga tourism,” kata Sondang Tampubolon.

Sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sondang menegaskan dirinya sangat mendukung program dan perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2019, untuk mendirikan yang namanya rumah sakit bertaraf Internasional di Sanur Bali. 

“Tetapi seiring perjalanan waktu, hari ini saya melihat bahwa sepertinya kita nih ada salah sedikit. Apa filosofi atau apa, saya tidak tahu mau seperti apa sebenarnya yang mau dibangun itu? Wisata sambil medical check up atau medical check up sambil berwisata? Tujuannya, golnya yang mana? Karena pasti akan sangat berbeda, sangat berbeda sekali. Yang mau diambil yang mana? Yang mau dikuatkan yang mana?” ujar Sondang mempertanyakan.

Menurut Sondang, proyek Sanur dari 2019 sampai hari ini tidak selesai-selesai karena kehilangan ruhnya. 

“Mau dibawa ke mana?” tanya Sondang.

Sondang mengatakan jika memang betul dilakukan penguatan terhadap BUMN yang memiliki rumah sakit bertaraf internasional, bukan wisatanya yang dipresentasikan lebih banyak. 

“Ternyata sepertinya malah wisatanya yang diperkuat,” tandas Sondang.

Sondang mengaku sangat berharap sekali BUMN sebagai alat kehadiran negara benar-benar memperhatikan kondisi sistem kesehatan nasional saat ini. 

“Walaupun kita Komisi VI tidak membidangi kesehatan,  bidang kesehatan betul-betul memiliki itu. Ini yang perlu sangat diperhatikan Pak Wamen supaya melihat kembali tujuannya, golnya sebenarnya apa,” tukas Sondang. 

Selanjutnya Sondang juga menyoroti isi presentasi yang memaparkan tentang center-center kesehatan yang nantinya akan masuk di dalam kawasan ekonomi khusus kesehatan.

“Bukan kawasan ekonomi khusus wisata melainkan kawasan ekonomi khusus kesehatan. Karena saya 
masih berharap bahwa ini adalah KEK Kesehatan bukan KEK wisata sambil sehat,” papar Sondang.

“Karena kalau sampai wisata sambil sehat, Bali itu sudah menjadi suatu tujuan wisata. Dan kalau hanya wisata sambil sehat ya pasti kesehatannya tidak akan sampai, tidak akan tercapai,” imbuhnya.

Sondang menekankan orang datang ke Bali sudah tahu pasti akan mau wisata. Tetapi kalau dibilang di Bali ada center kesehatan yang berbeda, hal itu akan menggrab dana-dana yang diharapkan. 

“Ini dijelaskan ada mental health for surgery treatment ada wellness and traditional medicine aesthetic and plastic surgery ada stem cell dan lain sebagainya. Pemilihan-pemilihan ini masuk KEK Kesehatan berdasarkan apa sih sebenarnya? Ada research dan study-nya? Apakah memang berdasarkan kebutuhan kesehatan secara nasional?” tanya Sondang.

“Atau berdasarkan dana yang memang selama ini keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Makanya diambil supaya dana-dana dari dalam negeri tidak keluar, dasar pemilihannya. Atau berdasarkan secara internasional inilah pusat-pusat yang terbesar dari pusat kesehatan. Apakah kardiologi, onkologi dan lain sebagainya. Itu belum pernah dipaparkan kepada kami di Komisi VI. Atau kenapa tidak center yang lain yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan ini? Ini mohon dijawab,” tambahnya.

Kemudian terkait operator. Operatornya siapa. InJourney tentu saja ahlinya di bidang pariwisata. Tetapi untuk operator kesehatannya siapa?

“Apakah rumah sakit BUMN dalam hal ini Pertamedika. Ini harus dijawab,” tandas Sondang.

“Apakah Rumah Sakit Pertamedika akan mampu menangani rumah sakit berkelas internasional. Karena kita tahu sekarang dengan banyaknya jaringan rumah sakit BUMN. Masih belum selesai juga tuh. Tidak pernah dipresentasi dulu di sini. Seperti apa road map nya,” imbuhnya. 

Jangankan berbicara soal rumah sakit BUMN di luar Pulau Jawa, kata Sondang, di DKI Jakarta sendiri misalnya Rumah Sakit Pertamina Jaya juga terkesan tidak jelas nasibnya. 

“Maksudnya Pak, sekarang berapa jumlah pasien yang datang ke sana dan lain sebagainya. Tidak pernah kita diberi presentasi. Apakah sampai nanti Rumah Sakit Pertamedika ini akan sanggup menjadi operator center kesehatan yang ada di Sanur Bali. Itu harus dijawab. Karena walaupun katanya cuma Rp143 miliar  yang diharapkan dari rapat kita hari ini.  Itu tetap adalah uang rakyat, uangnya negara dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Itu untuk masalah KEK di Sanur,” tuturnya.

Berikutnya, untuk IFG Life yang membutuhkan pendanaan sampai dengan Desember 2023. 

“Tadi teman-teman di Komisi VI sudah menyampaikan kebutuhan dananya sampai Desember 2023. Saya sebagai Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan mohon dibuka dengan jujur sebetulnya berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada, terutama Jiwasraya. Jangan setiap tahun berubah-ubah, berbeda-beda. Mohon dikunci Pak. Desember 2023 berapa? Desember 2024 berapa? Sampai dengan 2029 berapa?” ujar Sondang. 

Sondang meminta agar datanya ditampilkan. 

“Di presentasi ini kan tidak ada datanya. Harusnya disampaikan begini proyeksinya di 2022. Ternyata segini realisasinya. Jangan datanya setiap tahun berubah-ubah dan berbeda,” kata Sondang.

“Selain itu, disampaikan di sini ternyata ada tambahan lagi fund rising di luar daripada PMN yang seharusnya menjadi uang rakyat. Tidak adil rasanya ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oknum, kesalahan tersebut harus diselesaikan dengan uang rakyat,” tambahnya 

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita bersama, kami dari Komisi VI khususnya kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung perbaikan-perbaikan yang ada  di BUMN. Supaya betul-betul ada kehadiran negara dirasakan oleh rakyat,” pungkas Sondang.