Slamet Dorong Pemerintah Lebih Jeli Kelola Sistem Pangan Nasional

Nusantaratv.com - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mendorong pemerintah untuk lebih jeli mengelola sistem pangan nasional, agar dapat menciptakan sebuah sistem kedaulatan pangan secara utuh.

Menurutnya, Indonesia harus bisa bertahan di tengah gempuran kenaikan harga pangan global imbas konflik politik.

"Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan pangan. Sejumlah persoalan mendasar di bidang pertanian juga masih menjadi PR pemerintah seperti kesejahteraan petani, penurunan kualitas dan kuantitas pertanian nasional serta alih fungsi lahan pertanian yang terus mengalami peningkatan merupakan ancaman yang sedang kita rasakan saat ini," ujar Slamet saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Dikatakannya, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah petani Indonesia terus mengalami penurunan bahkan diprediksi profesi ini akan lenyap pada 2065. 

Hal ini, kata Slamet, juga diperparah dengan minimnya generasi milenial yang memilih untuk terjun ke bidang pertanian sehingga mengancam regenerasi petani di Indonesia.

"Hari ini kita masih dalam suasana memperingati Hari Tani Nasional ke-62 kami berharap, bapak presiden dapat memberi kado terbaik untuk para petani Indonesia, agar saudara presiden dikenang menjadi bapak petani Indonesia, bukan sebaliknya. Yang mana di saat pemerintahan saudara lah, petani Indonesia menjadi sejahtera," ujar Slamet.

Oleh karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengusulkan pemerintah untuk fokus terhadap peningkatan kesejahteraan petani bukan hanya mengejar peningkatan produksi. 

"Petani kita harus naik kelas dengan mendorong generasi muda, sektor pendanaan serta inovasi pertanian sebagai pilar transformasi pertanian nasional," jelasnya.

Lebih lanjut, Slamet meminta pemerintah untuk memfokuskan anggaran ketahanan pangan nasional untuk menggenjot sektor-sektor pertanian produktif melalui peningkatan anggaran pengembangan komoditas-komoditas potensial untuk mendapatkan sumber pangan alternatif yang dapat mendukung kedaulatan pangan nasional.

"Kami meminta pemerintah untuk menghentikan semua kegiatan-kegiatan yang menyedot anggaran besar namun tidak berkolerasi positif terhadap peningkatan kedaulatan pangan nasional termasuk juga mengevaluasi secara masif kegiatan food estate yang disinyalir sudah mengalami kegagalan," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV ini.

Di akhir, Slamet juga meminta pemerintah untuk melakukan transformasi subsidi pertanian yang sebelumnya berbasis pada input menjadi berbasis pada subsidi harga, pola subsidi seperti ini menurutnya dapat dirasakan langsung oleh petani.

"Kami meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dampak dari UU Cipta Kerja khususnya dalam sektor pertanian berupa kemudahan impor komoditas pertanian dengan dalih menjaga ketersediaan pangan dalam negeri padahal praktik tersebut telah merugikan sistem pertanian nasional secara umum," tutup Slamet.