Setuju KEM PPKF 2024 Dibahas Lebih Lanjut, F-PDI Perjuangan Dorong Percepatan Transformasi Ekonomi Lewat Reformasi Struktural

Nusantaratv.com - Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mewakili fraksinya, PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan), menyampaikan pandangan fraksi tersebut atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh pemerintah di minggu lalu. Fraksinya menyetujui kerangka itu untuk dibahas lebih lanjut dan mendorong penguatan transformasi ekonomi. 

Masinton membacakan pandangan fraksinya, dimana pemerintah menetapkan arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". 

"Kebijakan fiskal Pemerintah selama ini menempatkan Transformasi ekonomi bertumpu pada Reformasi Struktural, Konsolidasi Fiskal, dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu untuk mempercepat transformasi ekonomi maka diperlukan prakondisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal, dan produktivitas pemerintah yang meningkat," urai Masinton di rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Selasa (23/5/2023). 

Lebih lanjut, Masinton bilang, Asumsi Ekonomi Makro yang dirancang pemerintah, harus disertai dengan upaya dan kebijakan sebagai berikut, yaitu: Kebijakan Pemerintah untuk menopang konsumsi rumah tangga; Kebijakan Pemerintah melalui program di Kementerian/Lembaga terkait, untuk meningkatkan produktivitas sektoral, sehingga dapat menambah nilai ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.

"Kebijakan Pemerintah bersama otoritas moneter untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil; melakukan upaya untuk dapat memitigasi dan mengantisipasi transmisi tekanan inflasi global ke domestik; Kebijakan dan upaya Pemerintah yang diarahkan pada pembangunan kedaulatan pangan. Lalu, Kebijakan dan upaya Pemerintah untuk membangun iklim investasi yang kondusif, yang dilakukan dengan target capaian terukur," sebut Masinton. 

Anggota DPR RI itu juga mendorong pemerintah agar merancang arsitektur kebijakan Fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menempuh 2 (dua) strategi, yaitu: Strategi Jangka Pendek dan Strategi Jangka Panjang.

"Strategi Jangka Pendek akan difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi, sedangkan Strategi Jangka Panjang akan difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, reformasi kelembagaan, simplifikasi regulasi, dan mendorong ekonomi hijau," terang Masinton.

Dari Bidang yang difokuskan pemerintah pada 2 (dua) strategi Kebijakan Fiskal 2024 tersebut, merupakan bidang-bidang yang selama ini telah menjadi prioritas program kerja pemerintah. 

Oleh karena itu capaian dalam menjalankan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang tersebut, juga harus menunjukkan perbaikan dan peningkatan urusan-urusan rakyat yang semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perijinan, urusan listrik untuk rakyat, urusan layanan publik lainnya serta meningkatnya manfaat pembangunan yang dirasakan oleh rakyat.

"Pemerintah dalam merancang arsitektur kebijakan fiskal, dengan strategi jangka panjang, harus dapat menuntaskan secara maksimal capaiannya pada tahun 2024 dan tidak memberikan beban residu masalah pada fiskal tahun-tahun berikutnya. Pemerintah harus meninggalkan legacy landasan ketahanan fiskal yang kuat untuk tahun-tahun berikutnya," ungkap Masinton. 

Isu lainnya, dalam Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024, ia mengatakan fraksinya mengingatkan pemerintah supaya memperkuat upaya dan kebijakan peningkatan tax ratio pajak kembali ke angka 2 (dua) digit, dan upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak tersebut juga memperhatikan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan penguatan transformasi ekonomi. Serta, insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. 

Adapun komitmen pemerintah, sejak 2019 selalu menyampaikan untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Komitmen kebijakan belanja yang berkualitas tersebut, sebut Anggota Badan Legislasi DPR RI ini, harus ditunjukan dengan nyata, melalui alokasi belanja Prioritas Nasional yang lebih besar dari pada belanja non prioritas; ditunjukan juga dengan alokasi belanja bagi Kelompok Penerima Manfaatnya adalah Rakyat lebih besar daripada Kelompok Penerima Manfaatnya adalah Birokrasi. 

Mengenai sejumlah indikator kesejahteraan yang akan dicapai yaitu Tingkat Kemiskinan, Gini Rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), IPM, NTP dan NTN, fraksi PDI-Perjuangan memberikan catatan. Khusus terkait dengan indikator kesejahteraan NTP dan NTN pada tahun 2024, yang masing-masing ditargetkan mencapai 105 hingga 108 dan 107 hingga 110, menunjukan komitmen pemerintah yang masih rendah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan Petani/Nelayan, sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan di Indonesia.

"Oleh karena itu, sejalan dengan kebijakan mempercepat transformasi ekonomi, maka Pemerintah harus lebih memberikan alokasi program yang dapat meningkatkan NTP dan NTN secara signifikan," sebut Masinton. 

Berdasarkan pandangan, pendapat serta masukan tersebut di atas, maka Fraksi PDI Perjuangan, ucap Masinton, menyatakan dapat menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah terhadap KEM dan PPKF Tahun 2024, dan agar pandangan/pendapat yang telah kami sampaikan dapat menyempurnakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.