Nusantaratv.com - Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam konservasi seperti destinasi wisata di Candi Borobudur maupun Taman Nasional Komodo.
Diketahui kedua destinasi wisata tersebut memiliki urgensi untuk melakukan konservasi sehingga muncul usulan kenaikan tarif masuk. Dia menilai, masyarakat juga perlu mengerti alasan kenaikan tarif tiket. Menurutnya, kehebohan masyarakat karena kenaikan tarif tersebut merupakan dampak dari komunikasi yang belum masif disosialisasikan.
"Jadi kenapa harga ini bisa naik, tarif entrance fee ini bisa naik, dikarenakan sebenarnya memang dari awal ditujukan untuk konservasi," ujar Ratih di sela-sela mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Dirut Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, Dirut Badan Otorita Borobudur, Dirut Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, dan Dirut Flobamor di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Ratih memaparkan, kondisi Candi Borobudur selama ini telah mengalami over capacity kunjungan wisatawan. Hal tersebut berdampak pada amblasnya pada beberapa bagian candi. Sehingga memproteksi candi menjadi sebuah urgensi guna mempertahankan eksistensi warisan bangsa tersebut. "Terus banyak yang naik-in (candi) lah ke atas dan dipegang-pegang, jadinya intinya merusak Candi Borobudur ini. Jadi urgensinya adalah bagaimana cara kita bisa tetap melestarikan merawat dan mem-protect Borobudur ini," ungkap Ratih.
Sedangkan pada Taman Nasional Komodo, ungkap Ratih, spesies Komodo yang merupakan satu- satunya spesies purba yang hanya ada di Indonesia dan kini hanya tersisa berkisar 3000 ekor, konservasinya tetap terjaga. "Jadi urgensinya adalah bahwa ini adalah satu-satunya binatang yang ada di Indonesia, yang di mana habitatnya itu sudah mulai juga terganggu dengan banyaknya manusia yang berkunjung ke sana, (bagaimana tetap terjaga) begitu," terang politisi Partai NasDem ini.
Legislator dapil Sulawesi Barat ini menambahkan, ternyata sekitar 70 persen dari pemasukan dari tiket masuk yang menggunakan skema baru tersebut rencananya akan difokuskan untuk konservasi. Selebihnya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar dan lainnya. Ratih menilai, pemerintah daerah perlu menemukan alternatif lainnya sebagai solusi dari dikonservasinya destinasi wisata yang juga merupakan destinasi prioritas. Hal itu guna meminimalisir dampak yang dirasakan bagi pelaku usaha wisata akibat adanya kenaikan tarif tersebut.
"Kalau ada yang ingin kembali datang ke Labuan Bajo, NTT, untuk melihat Komodonya, ada kok di Pulau Rinca, jadi masih tetap bisa ngelihat (Komodo) kan. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu juga harus diantisipasi dengan solusi-solusi yang itu kurang lebih sama gitu. Orang mengunjungi Komodo enggak bisa di Pulau Komodo, (bisa di) Pulau Rinca," jelas Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut.
Sementara untuk tarif tiket masuk, Ratih mendapati bahwa hal itu masih di-postpone sampai awal tahun depan. Dia menilai, jeda waktu yang ada merupakan hal yang bagus sebab mereka masih tetap harus melakukan kajian-kajian serta menjadi ruang terbuka guna melakukan dialog dengan seluruh stakeholder yang berkaitan. "Jadi ya kita lihat saja nanti," tukas Ratih.