RAPBN 2024, Legislator Dorong Pemerintah Prioritas Pengembangan 63 Juta UMKM

Nusantaratv.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 memiliki target penguatan 7 sektor, salah satunya yakni penguatan ekonomi melalui UMKM yang hingga kini berdasar data Pemerintah tercatat sekitar 63 juta pelaku UMKM. 

Melalui penguatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), diharapkan menjadi energi maksimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah usai menghadiri Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pengesahan laporan Panja Pendahuluan RAPBN 2024 yang digelar di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023). 

"Kita ingin pelaku UMKM ini konkret dalam artian suatu ketentuan pendataan konkret, tentu harus fokus pada satu titik. Pendataan ini harus ada satu pintu yang diharapkan agar jangan sampai terjadi ada dobel pendataan. Ketika sudah terdata kita harapkan mereka akan menjadi bagian dari fokus yang secara langsung Pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada para UMKM ini," ujar Siti.

Terlebih, ungkap Politisi Fraksi PKB ini, perkembangan sektor UMKM saat-saat ini muncul dari berbagai komunitas terutama dari kalangan generasi milenial yang harus didukung penuh oleh Pemerintah hingga kedepannya dapat mencapai go international. Salah satunya, tandas Siti, dengan cara memaksimalkan perkembangan teknologi melalui platform marketplace.

Tak hanya itu, Siti yang juga Anggota Komisi VI DPR RI tersebut mengingatkan kembali Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM agar kedepannya semakin memprioritaskan pendampingan terhadap segenap pelaku UMKM maupun mekanisme pendampingan UMKM melalui BUMN. Atau bahkan, usulnya, juga pendampingan pendampingan UMKM oleh para pengusaha sukses dari sektor swasta. 

"Jadi artinya kita berharap dengan pendataan ini nanti UMKM akan banyak mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak dan itu terkontrol oleh negara, terkontrol oleh Pemerintah. Kita ingin mereka terdampingi secara maksimal dengan harapan mereka akan menjadi kelompok yang sukses akan menjadi pelaku UMKM yang handal yang bisa memberikan kontribusi positif untuk negara," tegas Siti.

"Kami sangat mendorong ini menjadi salah satu prioritas (RAPBN) untuk penguatan ekonomi melalui pengembangan dan pengawalan UMKM yang ada di Indonesia, 63 juta loh enggak sedikit kan artinya kita harapkan itu menjadi energi yang betul-betul maksimal buat kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tukas Legislator Dapil Jateng VIII itu.