Perlu Ada Regulasi terkait Investasi di Hulu Guna Bangun Kedaulatan Pertahanan

Nusantaratv.com - 08 Desember 2023

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023). Foto: Saum/nr
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023). Foto: Saum/nr

Penulis: Bagas Adi Pangestu

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mendukung terciptanya kedaulatan sektor pertahanan di Indonesia. Sebab itu, ia menilai pembangunan bagian hulu sektor pertahanan menjadi vital agar Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada impor bahan baku dalam memproduksi alutsista.

Demikian ia sampaikan kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/12/2023). Jika kerap bergantung pada impor bahan baku, menurutnya, ia menilai akan sulit bagi industri pertahanan, khususnya PT Pindad, untuk mencetak laba yang signifikan.

“Kita ini adalah negara kepulauan. Industri pertahanan perlu didukung pemerintah. Jadi pertahanan negara bisa diupayakan dari dalam negeri karena kita punya potensi mampu produksi alutsista, perlu ada regulasi yang membuat investasi bisa menguatkan bagian hulu ini,” tutur politisi asal Sumatera Barat ini.

“Kita pun ingin menjadi tuan rumah untuk negeri kita dalam memproduksi alutsista”

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi PKS itu menekankan Presiden Joko Widodo melalui pembentukan holding pertahanan untuk membuktikan komitmennya. Salah satunya adalah menciptakan transformasi ekosistem industri pertahanan yang modern dan kuat.

“PT Pindad diminta meningkatkan TKDN menjadi 50 persen. ini menjadi kunci untuk masuk industri (pertahanan) dunia pada tahun 2025. Kita pun ingin menjadi tuan rumah untuk negeri kita dalam memproduksi alutsista,” pungkasnya.

Sebelum, Presiden Joko Widodo berharap bisa mendorong peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, upaya ini berpotensi menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, dirinya meminta BUMN sektor pertahanan meminta agar TKDN produk-produk pertahanan unggulan terus ditingkatkan sehingga bisa dapat mencapai angka 100 persen.

0

(['model' => $post])

x|close