Nusantaratv.com - Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni berharap penguatan sinergitas melalui lokakarya yang diselenggarakan oleh TV dan Radio (TVR) Parlemen DPR RI dengan media TV dan radio lokal dapat terus berkelanjutan.
Dengan penguatan sinergisme yang terjalin melalui lokakarya, dirinya berharap media lokal di daerah dapat turut serta menginformasikan pemberitaan-pemberitaan positif terkait kinerja kedewanan.
"Tentu saya berharap lokakarya TVR Parlemen ini harus terus berlanjut. Karena ini memberikan dampak yang sangat baik sekali sehingga melalui lokakarya ini juga nantinya media lokal di daerah dapat memberitakan secara positif terkait kinerja para anggota dewan kepada masyarakat di daerah khususnya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) ini," jelas Husni usai menjadi narasumber pada Lokakarya TVR Parlemen, di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Kamis (19/10/2023).
Lebih lanjut, Politisi Dapil Sumut I itu menambahkan, dalam diskusi pada kegiatan lokakarya dirinya mengaku banyak mendengar masukan-masukan yang disampaikan oleh awak TV dan radio lokal khususnya terkait revisi RUU Penyiaran.
"Apa yang disampaikan tadi kami tampung dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan teman-teman media lokal dapat memberikan pengaruh secara nasional dan berdampak positif bagi perkembangan radio dan TV lokal khususnya yang ada di Sumut ini," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) provinsi Sumut Anggia Ramadhan menyambut baik sinergi dan kerja sama yang dilakukan oleh TVR parlemen dengan media lokal di Provinsi Sumatra Utara.
Dia juga berharap kegiatan lokakarya dapat terus berkelanjutan, karena menjadi sumber informasi terkait kinerja kedewanan dan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat di daerah khususnya.
"Ini sangat baik kerjasama yang dilakukan untuk bagaimana konten-konten di TVR Parlemen bersinergi dengan TV dan Radio lokal khususnya yang ada di Sumut ini. Dengan adanya sinergi ini diharapkan dapat menambah informasi masyarakat terhadap kerja-kerja positif yang hari ini saya tau banyak kerja positif DPR sehingga bisa nantinya diketahui oleh masyarakat yang ada di daerah," ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi dalam laporannya menyampaikan, sejumlah langkah sinergis telah terwujud antara TVR Parlemen DPR RI dengan teman-teman TV dan radio lokal di sejumlah provinsi, kabupaten, kota di tanah air, termasuk di provinsi Sumut.
Sinergi tersebut turut mengantarkan Setjen DPR tahun 2022 lalu memperoleh penghargaan 'Excellent Public Service Digitalization Initiatives and Superintendent', kategori 'digital transformation' dari salah satu TV nasional.
"Bagian dari transformasi digital itu rapat-rapat anggota DPR saat ini semakin mudah diakses dan sebagian viral di tengah masyarakat. Salah satunya siaran rapat paripurna DPR 16 Agustus lalu meraih jutaan penonton. Rapat Kerja di Komisi VIII dengan Kementerian Agama, yang berhasil memangkas biaya haji dan berlangsung sangat panjang dari siang sampai menjelang sholat subuh dengan mudah dapat dipantau publik," jelas Indra.
Untuk memenuhi tuntunan publik termasuk dari teman-teman media Indra menambahkan, TVR Parlemen saat ini sudah memiliki aplikasi berbasis web tvrparlemen.dpr.go.id.
"Semua kebutuhan video on demand, audio on demand bapak, ibu bisa dicari di sini. Ada siaran rapat yang berlangsung live streaming, ada rekaman konten yang sudah diproduksi oleh kru TVR Parlemen. Semua bisa diakses bapak ibu dengan mudah, dapat disiarkan kembali untuk memenuhi kebutuhan penonton dan pendengar di Sumatera Utara," ungkapnya.
Kegiatan lokakarya TV dan Radio Parlemen lokakarya turut diikuti oleh lebih dari 50 media TV dan radio terutama di dapil Sumut I. Diantaranya dari Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Binjai, Tanjung Balai, Tebing Tinggi Kabupaten Batubara, Karo, Serdang Bedagai dan Deli Serdang.
Lokakarya TVR Parlemen dengan TV dan Radio lokal Provinsi Sumatra Utara ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Lokakarya Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam rangka membangun pemahaman publik terhadap kinerja Anggota DPR RI.