Penyaluran Bansos di Kota Tangsel Dinilai Sudah Baik

Nusantaratv.com - 22 Maret 2024

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat memimpin kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Tangsel, Rabu (20/3/2024). Foto: Taufan/nr
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat memimpin kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Tangsel, Rabu (20/3/2024). Foto: Taufan/nr

Penulis: Supriyanto

Nusantaratv.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk mengawasi penanggulangan kebencanaan dan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel.

“Kita ketahui dampak elnino atau kekeringan dari 2023 masih berimbas diawal 2024. Bencana kekeringan disusul oleh bencana banjir, longsor dan lainnya masih terjadi,” ujarnya saat sambutan, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Kota Tangsel, Rabu (20/3/2024).

Kahfi menambahkan, berharap semoga bencana tidak akan terjadi ditempat kita dan kita harus mempersiapkan masyarakat untuk selalu siap siaga bila bencana datang. “BNPB dan BPBD memiliki peran strategis untuk menjalankan tugas dan tupoksinya,” tambahnya.

Menurutnya, Komisi VIII DPR RI telah menyetujui alokasi belanja bansos PKH 2024 sebesar Rp28,7 Triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dilanjutkan, program belanja bansos sembako dengan anggaran Rp40,1 Triliun untuk 18,8 KPM. 

“Tujuan pemberian bansos ini agar semua masyarakat dapat tetap hidup secara wajar. Ini merupakan komitmen dan upaya hadirnya negara ditengah-tangah masyarakat, terutama kepada masyarakat miskin dan yang terkena musibah bencana,” tuturnya.

itu, Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, di wilayahnya ada bebeapa daerah yang rawan terjadi banjir dan terutama di wilayah Kecamatan Setu dan Serpong.

“Ini kunker spesifik dari Komisi VIII DPR RI didampangi Sekjen Kemensos dan ini melihat berkembangnya atau penyaluran bansos di Tangsel dan bagaimana inovasi terkait bantuan-bantuan kebencanaan di Tangsel,” ujarnya.

Pilar menambahkan, bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat itu terjadwal. Pihaknya berharap bantuan tersebut tetap sasaran sesuai data DTKS. “Ini sesuai amanat undang-undang dan data ini update terus dan diharapkan tetap sasaran,” jelasnya.

0

(['model' => $post])