Penanggulangan Banjir Bengkulu Terkendala Anggaran

Nusantaratv.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengungkapkan, konsep penanganan banjir di Bengkulu sebetulnya sudah ada. Di antaranya dengan perencanaan membangun kolam-kolam retensi, termasuk juga pembangunan tanggul. 

Namun yang menjadi permasalahan adalah kurangnya anggaran baik itu yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir tersebut.

"Oleh karena itu, kepada pemerintah pusat, kami mendorong adanya realokasi anggaran dari daerah-daerah yang sudah maju, infrastrukturnya sudah bagus ke daerah yang lebih membutuhkan seperti bengkulu. Ini yang akan kami perjuangkan," ujar Suryadi usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Forkopimda, serta Bupati/Wali Kota se-Bengkulu di Balai Semarak, Bengkulu, Jumat (2/9/2022).

Dari kunjungan ini, sambung Suryadi, Komisi V DPR RI mendapati banyak masalah di Bengkulu yang belum tertangani dengan baik. Banjir yang melanda 8 kabupaten/kota se-Bengkulu adalah salah satunya. Berdasarkan temuan dari kunjungan ini, Suryadi mengatakan, Komisi V akan memperjuangkan keadilan dan pemerataan alokasi anggaran infrastruktur melalui para mitra kerjanya.

"Karena di Bengkulu sendiri Pemprov hanya menganggarkan Rp225 miliar untuk infrastruktur. Sementara di Kementerian PUPR ada 1 kegiatan saja bisa sampai Rp900 miliar. Misalnya renovasi TMII. Saya kira ini perlu ditinjau ulang. Beberapa proyek yang tidak terlalu penting bagi masyarakat harus betul-betul dikaji, kemudian anggarannya bisa kita sebar ke beberapa daerah seperti Bengkulu," urai Suryadi.

Di sisi lain, Politisi Fraksi FKS ini mengusulkan, ketika mengajukan program anggaran kerja, Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu melakukan kajian terhadap apa yang sedang menjadi perhatian pemerintah pusat. Kemudian, Pemprov Bengkulu melakukan penyesuaian dengan program yang dimiliki agar terlihat kesinambungan dan keselarasan program kerja antara pusat dengan daerah.

"Kadang-kadang kita perlu judul program yang sama dengan pusat. Seperti di dapil kami, ada kata-kata Mandalika. 1 ruas jalan anggarannya bisa mencapai Rp700 miliar. Kita ikut judul pemerintah destinasi super prioritas pariwisata. Nah ini perlu kita buat judul program sama dengan program pusat agar direspon. Jadi seolah-olah ada kaitan," tukasnya.