Menggalang Gotong Royong Antar Negera untuk Atasi Perubahan Iklim

Nusantaratv.com - 14 November 2022

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat intervensi pada sidang COP27 sesi 'Prioritizing Accountability, for Climate Justice' di Sharm El-Sheikh, Mesir. (BKSAP/nr)
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat intervensi pada sidang COP27 sesi 'Prioritizing Accountability, for Climate Justice' di Sharm El-Sheikh, Mesir. (BKSAP/nr)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Presidensi G20 yang akan berlangsung di Indonesia fokus pada peningkatan kolaborasi antar para pemimpin lembaga keuangan dari masing-masing negara dengan sektor perbankan. 

Kolaborasi tersebut akan mendorong terciptanya pola kemitraan secara bergotong royong untuk menyelesaikan masalah pembiayaan perubahan iklim. Atas dasar itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan, saat ini dunia tengah dilanda berbagai macam krisis. 

Mulai dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, krisis iklim, permasalahan kemanusiaan hingga konflik geopolitik yang berdampak pada kacaunya beberapa tatanan internasional yang dirasakan di setiap penjuru dunia.

"Oleh karena itu, tidak ada negara yang dapat menyelesaikan masalah pembiayaan perubahan iklim sendirian," tegas Putu dalam intervensinya pada sidang COP27 sesi 'Prioritizing Accountability, for Climate Justice' di Sharm El-Sheikh, Mesir, Minggu (13/11/2022).

Menurutnya, kolaborasi antar negara diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan dalam memitigasi perubahan iklim. Dia meyakini, dengan adanya kerja sama internasional dan melakukan beberapa perubahan terhadap sistem yang ada, dunia akan mampu mengatasi berbagai macam krisis yang tengah melanda.

Di sisi lain, Putu menuturkan sumber daya keuangan dan investasi memegang peranan penting dalam mengatasi perubahan iklim. Baik untuk mengurangi emisi, mempromosikan adaptasi terhadap dampak yang sudah terjadi, hingga untuk membangun ketahanan global.

"Saya percaya bahwa parlemen memainkan peran penting. Melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, harus bisa memastikan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan perubahan iklim," terang Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Atas dasar itu pula, Putu menegaskan pentingnya sebuah akuntabilitas dijadikan tolok ukur parlemen dalam mengawasi realisasi pembiayaan perubahan iklim. Di samping itu, parlemen juga menyuarakan aspirasi dari masyarakat sipil dan juga para ahli terkait isu-isu perubahan iklim.

"Karena itu, mari kita kerjakan rencananya. Mari kita berkomitmen dengan aksi yang lebih nyata, dan saya yakin, dengan gotong royong kita bisa memastikan dunia yang tangguh dan lebih berkelanjutan," tukas Anggota Dewan dari dapil Bali ini. 

0

(['model' => $post])

x|close