Nusantaratv.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan perlu adanya framework bersama antar setiap negara untuk menghadapi krisis yang kini tengah melanda global.
Menurutnya, Parliamentary Speakers' Summit (P20) kali ini merupakan moment yang efektif untuk menyamakan framework tersebut. "Intinya semua sadar kondisi tidak sedang baik-baik saja, dan level krisisnya bukan level krisis regional atau nasional tapi global. Jadi perlu ada framework bersama. Kami merasakan semuanya semangat tadi," kata Mardani di sela-sela Sesi Pertama P20 "Accelerating Sustainable Development and Green Economy", di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Dijelaskannya, dalam agenda P20 ini banyak negara yang bisa diajak kerja sama dan berbagi pengalamannya dalam meningkatkan kesejahteraan yang selaras dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
"Kita sudah punya contoh teladan bagaimana dalam waktu singkat bisa menaikkan SDGs, di China dalam jumlah penduduk yang sedemikian besar, dia siap untuk best practices-nya seperti apa. Tadi dari Inggris juga menyampaikan bagaimana mereka punya kesiapan untuk bekerja sama secara multilateral, Namibia tadi bagus mengangkat tentang bagaimana SDGs bisa dicapai khusus buat negara-negara berkembang, Afrika khususnya," terang Mardani.
Dalam kesempatan yang sama, Politisi Fraksi PKS ini juga memuji pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya menggambarkan langkah terbaik yang mesti diambil Indonesia untuk meningkatkan SDGs.
"Intinya kita harus rendah hati dan betul-betul menurunkan ego tadi pesannya dan kita harus berdiri diatas kaki sendiri lebih dahulu. Tadi Bu Isma Yatun (Ketua BPK) menyampaikan apa yang sudah dibuat oleh Indonesia, akan banyak badai tapi kapal kita kapal yang kuat Insyaallah," sambungnya.
Oleh karena itu, menurutnya, untuk mendukung hal ini DPR RI perlu belajar dari negara-negara yang dianggap berhasil mencapai target SDGs dan mulai memfokuskan fungsi-fungsinya, seperti meningkatkan kualitas perundang-undangan, pemfokusan peganggaran, dan pengawasan setiap program kegiatan eksekutif yang harus berujung kepada sejahteraan rakyat.
"Kayak misalkan, krisis Covid-19 itu tidak satupun negara yang pernah mengalami 100 tahun terkahir, tapi ada beberapa negara yang sukses kayak Selandia Baru, Australia, dan beberapa negara kayak Korea Selatan juga bagus. Itu mereka sharing di regulasi. Tetapi budgeting juga tadi diangkat tentang bagaimana betul-betul fokus anggaran itu people to people, betul-betul jangan lagi ada proyek-proyek mercusuar," tukasnya.