Legislator Usulkan Pembuatan Klaster Pangan Atasi Inflasi di Jambi

Nusantaratv.com - 10 September 2022

Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR memantau pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022). (Jaka/nvl)
Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR memantau pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022). (Jaka/nvl)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly mengusulkan agar Bank Indonesia sebagai leading sector bidang moneter dan stabilitas sistem keuangan membuat semacam klaster pangan untuk menyelesaikan permasalahan tingginya inflasi di Provinsi Jambi. 

Menurut Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi, penyebab inflasi Jambi tertinggi di Indonesia yakni 8,55 persen adalah karena adanya kenaikan harga pada beberapa komponen utama seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau.

"Saya kira untuk menyelesaikan hal tersebut, Bank Indonesia perlu membuat klaster ketahanan pangan di daerah-daerah. Misalnya membuat klaster cabai merah yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi, dengan dibentuknya klaster bisa lebih fokus dan sifatnya ini stimulan untuk masyarakat," terang Junaidi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR memantau pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi, Jumat (9/9/2022)

Untuk itu, menurut politisi PKS tersebut, BI perlu berkoordinasi ditingkat daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar langkah-langkah pembuatan klaster pangan bisa diikuti oleh daerah.

"Jika telah dibentuk klaster cabai atau bawang merah, serta yang kemudian dikuatkan klaster-klaster itu, sehingga nanti bisa dipantau sejauh mana kluster ini  diadopsi oleh pemerintah daerah secara merata dan masif. Semoga nanti dengan gerakan yang masif ini, harga bisa dikendalikan dan inflasi bisa ditekan," harap Junaidi.

Dia menyatakan, untuk mengatasi inflasi sebenarnya strategi yang direncanakan Gubernur Jambi Al Haris seperti keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan pendistribusian yang merata sudah baik. 

"Tapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana pelaksanaannya di lapangan,  apakah bisa sesuai dengan planning. Artinya planning-nya harus tepat  dan juga antisipasi di daerah itu betul-betul harus konkret," tukas legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II ini. 

0

(['model' => $post])

x|close