Legislator Soroti Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur KKP

Nusantaratv.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi sebagai salah satu upaya mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan. 

Namun, kebijakan itu mendapat sorotan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mercy Chriesty Barends. Dia menolak kebijakan tersebut karena belum sejalan dengan perlindungan terhadap nelayan kecil.

"Saya mewakili masyarakat Maluku dan masyarakat kepulauan menolak kebijakan ini," tegas Mercy saat rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2023 di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022). 

Menurut legislator dapil Maluku tersebut, kebijakan penangkapan ikan terukur yang akan diterapkan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP-NRI) hanya akan membuat rugi nelayan tradisional. 

"Rencana pemerintah memberikan kontrak penangkapan ikan kepada korporasi dan investor asing tidak berpihak kepada rakyat kecil, dan bahkan semakin meminggirkan nelayan tradisional," ujarnya.

Mercy mengaku sering menerima aspirasi dari asosiasi nelayan tentang kerugian yang dialami nelayan karena harus berhadapan dengan kapal berukuran di atas 30 GT (gross ton). 

"Kebijakan ini sangat merugikan nelayan kecil, masa mereka dipaksa berhadapan dengan kapal besar, ini tidak adil. Kebijakan ini juga dikhawatirkan akan mendorong lebih banyak lagi kapal berukuran besar penangkap ikan lain masuk," ungkapnya. 

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan tersebut meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut. Mercy mengingatkan KKP agar dalam membuat kebijakan mengutamakan nelayan kecil tradisional dibandingkan pengusaha dan investasi asing demi mengejar target PNBP. 

"Saya minta ini dikaji, harusnya kebijakan berpihak kepada rakyat dan mampu mensejahterakan mereka jangan sampai merugikan nelayan kecil," tukas Mercy.