Legislator Minta Pertamina Antisipasi Persediaan BBM Pemudik, Terutama Pertalite

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pertamina menyiagakan persediaan BBM, terutama Pertalite, secara cukup pada musim mudik lebaran 2022.

Hal ini, kata dia, perlu dilakukan agar kelancaran perjalanan pemudik tidak terganggu. "Kementerian Perhubungan memperkirakan tahun ini ada sekitar 85 juta orang akan mudik ke berbagai daerah. Lonjakan angka pemudik ini meningkat karena selama 2 tahun sebelumnya tidak ada kegiatan mudik karena pandemi Covid-19. Dari sisi jenis kendaraan, sebanyak 47 persen pemudik diperkirakan akan menggunakan kendaran mobil atau sepeda motor pribadi ketimbang mengunakan kendaraan umum," kata Mulyanto, dilansir dari laman fraksi.pks.id, Jumat (29/4/2022).

Dengan begitu, lanjut Mulyanto, Pertamina harus bisa mengupayakan proses distribusi ke semua SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di jalur mudik aman dan tersedia dengan cukup. Dengan melihat karakteristik kendaraan pemudik, menurut dia, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah adalah BBM jenis bensin khususnya Pertalite. 

Sedangkan BBM jenis solar, yang utamanya digunakan kendaraan umum dan industri umumnya menurun, karena libur. Di sisi lain, dengan kenaikan harga Pertamax, migrasi pengguna Pertamax menjadi Pertalite sangat dimungkinkan.

"Jadi faktor pendorongn bagi peningkatan konsumsi Pertalite ada dua, yakni pertambahan jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite," jelas politisi yang biasa disapa Pak Mul ini.

BPH Migas memperkirakan kebutuhan bensin pada masa periode berjalan berpotensi meningkat kurang lebih 5 persen pada masa mudik lebaran. Sementara untuk kasus distribusi Pertamina Jawa Bagian Barat, yang meliputi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) melaporkan kenaikan konsumsi bensin lebih dari 20 persen.

Di samping itu, Mulyanto minta kepada Pertamina terkait dengan pencatatan nomor kendaraan dan nomor hp pengendara di SPBU, agar khusus pada saat mudik lebaran ini, pencatatan nomor hp pengendara di SPBU untuk sementara dihentikan.

"Cukup yang dicatat hanya nomor kendaraan saja, agar menghemat waktu antrian, sehingga tidak menambah kepadatan SPBU," tutup politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.