Legislator Dorong Kementerian PUPR Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Sultra

Nusantaratv.com - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung sepenuhnya dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). 

Mengingat Sultra merupakan salah satu provinsi penyumbang pendapatan negara terbesar di Indonesia, maka diperlukan adanya pemerataan pembangunan.

"Kita sampaikan kepada Pemerintah untuk bisa mendukung sepenuhnya program-program pembangunan yang ada di Sultra. Dari banyaknya program-program yang diusulkan maka kita berharap ada skala prioritas pembangunan. Salah satunya tadi pembangunan jembatan penghubung Buton-Muna dan Muna-Sulawesi untuk meningkatkan konektivitas antara pulau harus diperjuangkan kalau ini menjadi prioritas," ujar Novita usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Sultra, Sabtu (18/6/2022).

Politisi partai Gerindra ini menambahkan, agar pemerintah dalam hal ini dapat mencatat semual hal-hal yang menjadi masukan yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Agar nantinya pembangunan khususnya di Sultra menjadi selaras dan sinergi dengan apa yang menjadi harapan di Provinsi Sultra khususnya.

"Mengingat provinsi Sultra ini memiliki banyak sekali kandungan-kandungan alam yang biaa dimaksimalkan untuk kepentingan Indonesia. Jadi berharap sekali dengan pembangunan yang makin merata, makin bagus kedepannya, Sultra juga semakin maju masyarakatnya, sejahtera, dan kalau bisa kemiskinan-kemiskinan itu bisa terentaskan," harap Novita.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Yudha Handita Pandjirawan dalam paparannya mengatakan Jembatan Buton-Muna rencanannya akan direntangkan di atas selat Baruta-Kolagana dibangun di atas lahan seluas 70 hektar yang dibagi masing-masing 35 hektar di Pulau Buton dan Muna.

"Kebutuhan lahan ini antara lain untuk pembangunan jalan pendekat, rest area, fasilitas umum, wisata laut, dan kantor pengelola," urainya. 

Menurutnya, Jembatan Buton-Muna sejak tahun 2020-2021, Kementerian PUPR telah menyelesaikan desainnya dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

"Tapi perlu dilakukan kembali review desain dari 'Independent Proof Check' (IPC). Setelah itu kita mendapatkan notes," ujarnya. 

Jembatan Buton-Muna memiliki total panjang 2.969 meter tersebut memiliki panjang bentang utama sepanjang 765 meter terdiri dari bentang jembatan pendekat Pulau Muna sepanjang 186 meter dan bentang jembatan pendekat Pulau Buton sepanjang 525 meter. Sedangkan biaya pembangunan jembatan Buton-Muna diperkirakan mencapai Rp15 triliun dengan estiminasi pembangunan 4 tahun.