Legislator Dorong Bappenas Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Guna Wujudkan Rencana Pembangunan

Nusantaratv.com - Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah berharap Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan. 

Disampaikannya, bahwa rencana pembangunan itu menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. 

"Harus kita pahami bersama, untuk hal ini bagaimana Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas ini memastikan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran pembangunan khususnya tahun 2024 dan bagaimana integrasi dukungan serta besaran kerjasama swasta," ujar Siti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenas di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/23).

"Untuk hal ini saya ingin menanyakan bagaimana Bappenas memastikan hasil pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan terinternalisasi, dalam perencanaan dan tata kelola pelaksanaan pembangunan dan belanja APBN tahun 2024 termasuk akselerasi belanja non KL (Kementerian/Kelembagaan)," ujar Siti dalam Raker tersebut.

Dalam rapat dengan agenda Rencana Kerja Anggaran Kementerian PPN/Bappenas mengenai RUU APBN 2024 itu, Siti juga menyoroti jalannya program kerja instansi tersebut di tahun 2023.  Menurutnya, hal itu bisa memberikan gambaran atas rencana kerja 2024, terutama pada pekerjaan yang sifatnya berkesinambungan.

"Kita fokus di tahun 2023, saya melihat dari paparan dalam program anggaran Kedeputian KSDA (Kemaritiman dan Sumber Daya Alam) di daftar program ini mengenai ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Dengan permasalahan yang terjadi di ibu kota saat ini, apakah penanganan polusi juga masuk kedalam program, bagaimana K/L (Kementerian/Kelembagaan) terkait dapat menangani hal ini," tanyanya.

Pada kesempatan yang sama, Siti juga menyinggung mengenai program Manajemen Talenta Nasional di bawah Kedeputian PMMK (Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan). Program ini terdiri dari tiga bidang, yaitu riset dan inovasi, seni budaya, serta olahraga. Ia mengatakan bahwa program tersebut sangat baik untuk mencari bakat-bakat luar biasa di Indonesia.

"Ini yang kami pahami di sini, dipaparkan programnya luar biasa bagus-bagus semua. Namun seperti apa kira-kira pelaksanaannya. Karena kita tahu di bidang olahraga fasilitas masih sangat kurang bidang riset dan inovasi, apalagi kita masih sangat kurang di tempat kita ini. Kami minta penjelasan mengenai program anggaran ini karena ini cukup menarik untuk dibahas," lanjutnya.

Selain itu, Siti juga sempat menanyakan mengenai upaya pemerintah dalam melakukan percepatan SDGs (Sustainable Development Goals), sebagaimana yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. 

"Kami ingin menanyakan mengenai regulasi untuk percepatan pencapaian SDGs yang memperkuat peran pemerintah provinsi. Bagaimana progresnya serta outcome dari kemitraan inklusif antara pembangunan rencana aksi SDGs dan tim koordinasi pemerintah provinsi," ujar Siti.

Menutup pernyataannya, Legislator Dapil Jawa Barat XI ini juga menyinggung tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Ia berharap pemerintah bisa turun langsung ke lapangan dan melihat realita yang terjadi mengenai permasalahan konektivitas antar daerah. 

"Apakah sebelumnya tidak ada upaya dari pemerintah untuk turun ke bawah karena kondisinya saat ini sangat tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Apakah tidak ada upaya dari pemerintah untuk turun ke bawah melihat hambatan ataupun permasalahan tentang konektivitas dan akses masyarakat daerah ini? Di tempat kami, di daerah Garut dan Tasik sangat luar biasa permasalahan yang ada dalam hal ini sehingga menyebabkan menyulitkan mobilitas masyarakat yang di sana," tutup Siti seraya menyampaikan permasalahan yang terjadi di daerah pemilihannya.