Koordinasi Diperlukan Guna Antisipasi Wabah Cacar Monyet

Nusantaratv.com - Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mempertanyakan langkah serta koordinasi yang telah dilakukan pemerintah sebagai bentuk kewaspadaan terhadap wabah cacar monyet di Indonesia. 

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur Utama PT Biofarma.

"Kami ingin mendapatkan informasinya, sejauh mana kewaspadaan kita agar tidak menjadi pandemi cacar monyet. Saya kira ini perlu kita waspadai bersama sehingga semua sektor jangan kecolongan lagi. Sudah banyak masuk Indonesia lalu kita sibuk berteriak," ujar Darul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (31/8/2022).

Lebih lanjut, Politisi dari F-Golkar ini juga menyinggung rencana pemerintah untuk mengimpor vaksin cacar monyet dari Denmark. "Itu perlu uji klinis tidak? Atau bisa langsung digunakan. Sehingga kalau ada cacar monyet itu tidak perlu waktu lama untuk dilakukan vaksinnya," sambungnya.

Sebagai bentuk langkah antisipasi, dirinya juga mendukung PT Biofarma (Persero) mengembangkan vaksin monkeypox dalam negeri sebagai bagain dari strategi penanganan monkeypox.

Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR RI juga mendesak Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kebijakan nasional penanganan monkeypox melalui koordinasi lintas sektor untuk membuat kebijakan nasional, peningkatan surveilance dan skrining dengan penguatan kapasitas laboratorium pemeriksaan, termasuk sekuensing genomik.

Selanjutnya, melakukan perencanaan yang matang dalam vaksinasi, termasuk sumber pembiayaan dan pemberdayaan holding BUMN farmasi. Komisi IX juga mendorong komunikasi secara masif ke masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait penanganan monkeypox.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito menyampaikan strategi alternatif untuk mendukung ketersediaan obat dan vaksin Monkeypox di Indonesia. "BPOM menawarkan beberapa alternatif akses apabila nanti akan diadakan vaksin dan obat monkeypox," ujar Penny.

Pertama, melalui mekanisme expanded access uji klinik di mana subjek dipantah dan diukur respons imunnya terhadap monkeypox. Untuk vaksin dan obat yang masih dalam penelitian, pemasukannya melalui Special Access Scheme (SAS). Kedua, melalui Emergency Use Authorization (EUA) sebagaimana vaksin Covid-19 berdasarkan izin penggunaan dalam skema emergensi yang diterbitkan beberapa negara.

"Bisa diterbitkan segera dalam 20 hari kerja EUA berdasarkan hasil evaluasi negara-negara yang telah memberi izin. Syarat utama harus ada pernyataan kondisi darurat secara resmi dari pemerintah," terang Penny.

Uji Klinik dilakukan oleh industri farmasi di Indonesia dengan menyerahkan data-data persyaratan aspek khasiat, keamanan dan mutu. Sejumlah produk vaksin cacar monyet yang dapat dilakukan percepatan EUA di Indonesia seperti vaksin Jynneos/Imvanex/Imvamune yang sudah disetujui di beberapa negara dengan sistem regulatori yang baik serta dapat diupayakan akses pendampingan lapora yang sudah dilakukakan.

"Strategi ketiga melalui Special Access Scheme (SAS) yang dapat diterapkan pada produk vaksin dan obat yang sudah disetujui di beberapa negara dengan sistem regulatori yang baik dalam jumlah terbatas dan penggunaan yang dikendalikan oleh program kesehatan," tukas Penny.