Komisi VIII Lakukan Pengawasan Pembangunan di Bidang Agama dan Sosial di Jawa Tengah

Nusantaratv.com - 08 Desember 2023

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII di Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/12/2023). Foto: Eko/nr
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII di Provinsi Jawa Tengah, Rabu (6/12/2023). Foto: Eko/nr

Penulis: Bagas Adi Pangestu

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid memimpin Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII di Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Kerja ini sangat penting karena sebagai upaya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jateng.

Menurut Wachid, kunjungan Komisi VIII penting dan strategis untuk menjaga kekondusifan pembangunan nasional. Apalagi saat ini akan digelar pesta demokrasi Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang, di mana animo serta kemeriahannya sudah mulai terasa saat ini.

“Kami ingin mengetahui secara langsung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baik dalam bidang keagamaan, sosial, perempuan dan anak, terutama terkait kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam,” papar Wachid di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (6/12/2023).

Komisi VIII juga mempertanyakan soal kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam, khususnya menjelang puncak musim hujan yang diprediksi BMKG akan terjadi pada bulan Januari-Februari mendatang dan bencana non-alam lainnya.

Hal lain yang sempat disampaikan oleh Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini terkait informasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 mendatang. Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI pada 27 November 2023 telah menetapkan kuota jemaah haji Indonesia Tahun 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jemaah.

Permasalahan kesejahteraan sosial memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta perlunya keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan antar-provinsi dan Kabupaten serta kota

Kuota haji tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu kuota haji reguler yang semula 221.000 jemaah. “Peningkatan ini patut kita syukuri karena adanya tambahan kuota 20.000 pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi beberapa waktu lalu,” ungkap Wachid.

Kuota tambahan tersebut terbanyak kedua diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.095 orang, dengan dasar bahwa Jawa Tengah menjadi provinsi dengan antrean jemaah haji terbanyak kedua setelah Jawa Timur, yaitu 879.542 jemaah. “Kami ucapkan selamat dan pesan kami agar kuota tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, melaporkan, bahwa penyaluran dana hibah dalam bidang keagamaan kepada instansi vertikal berupa bantuan insentif pengajar keagamaan sebanyak 230.830 orang senilai Rp277 M, dan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA MA untuk 182.361 siswa senilai Rp27,4 M.

“Adapun bantuan hibah bidang pendidikan agama bagi MI, MTs, MA, TPQ, Madin, Ponpes serta bantuan hibah bidang keagamaan masjid, musholla, gereja, LPTQ, majelis taklim, vihara, pura kepada 790 lembaga senilai Rp30,48 M,” ungkap Nana.

Dia juga melaporkan tentang pembangunan di bidang sosial di Jawa Tengah. Menurutnya tuntutan masyarakat pada pelayanan dan permasalahan kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani secara Hit and Run, tetapi memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta perlunya keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial antar provinsi dan Kabupaten serta kota.

0

(['model' => $post])

x|close