Komisi VIII Harap Penerima PKH Segera Mencapai Graduasi

Nusantaratv.com - Graduasi Sejahtera Mandiri merupakan berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat yang dikategorikan mampu. 

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang ingin mengajak pemerintah, terutama Kementerian Sosial untuk menjadikan Kemensos agar tidak dipandang seolah-olah memelihara orang miskin, karena pada dasarnya semua orang ingin hidup sejahtera.

"Kita berharap adanya graduasi. Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) ada peningkatan dalam kondisi sosial ekonomi, dalam hitungan jika kita bisa menghemat dan ditargetkan dalam satu periode sabanyak satu juta warga maka akan menghemat anggaran sebesar Rp5 triliun," harap Marwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI bersama Wali Kota Batam menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos untuk penerima PKH di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/4/2022).

Marwan menilai, Kota Batam merupakan kota impian masyarakat Indonesia dari berbagai tempat karena memang menjanjikan kesejahteraan. Maka pihaknya mendorong di antara penerima PKH di Batam agar ada peningkatan menjadi pengusaha produk rumahan seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan modal lewat Himpinan Bank Milik Negara atau Himbara (Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN).

"Catatan Kemensos, masih ada 19.000 ribu PKH yang ada di Kota Batam. Kita ketemu penerima PKH, mereka bertekad keluar dari PKH tahun depan. Mereka bilang untuk pengajuan modal Rp10 juta sampai Rp20 juta sulit, ini yang akan kita terobos mempertemukan antara Himbara agar ada sentuhan modal bantuan mikro. Dan tugas pendamping harus menemukan orang-orang yang memiliki talenta, ada bibit-bibit kemampuan untuk usaha dengan baik. Itulah rencana kita yang akan kita coba dari Komisi VII DPR RI," jelas Marwan.

Pada saat penyaluran bantuan sosial berlangsung, politisi PKB itu menegaskan, agar para pendamping tidak hanya mengawasi dan menyalurkan bantuan, tetapi kejar hak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, kurangnya sasaran berakibat pihak lain yang sudah tidak layak tetapi masih menerima PKH.

"Tentu yang tahu siapa mereka adalah pendamping karena mereka selalu berhadapan pada saat penyaluran. Kita sekarang minta kepada Pusdatin mengenai informasi kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial harus segera diperbaiki, berjenjang mulai dari kelurahan sampai ke pusdatin di Kemensos kalau datanya tidak baik, pembangunan kita tidak valid dan uangnya akan menjadi tidak tepat sasaran dan sia-sia," tegas Marwan.