Komisi VII Dukung Kemenperin dan Industri Wujudkan Ekosistem Kendaraan Listrik

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam berharap Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Dirjen ILMATE Kemenperin) lebih aktif dalam mewujudkan ekosistem kendaraan berbasis listrik (electric vehicle). Ridwan memastikan, Komisi VII DPR RI akan memberikan dukungan penuh bukan hanya kepada Kemenperin, namun juga produsen kendaraan listrik.

Demikian diungkapkan Ridwan saat mengikuti RDPU Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE Kemenperin, perwakilan Honda Prospect Motor (HPM), Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Mitsubishi Motor Kramayudha Indonesia, Wuling Motors Indonesia (SGMW), dan DongFeng Sokon (DFSK) Motor Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).

“Karena ke depan, harapan kita ekosistem terbentuk, karena negara kita punya tambang nikel, yang diharapkan dapat menyelesaikan krisis energi di dunia. Dan Indonesia Insya Allah tidak akan masuk ke krisis dengan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh otomotif. Ini salah satu bukti, krisis yang disampaikan baik oleh Menteri Keuangan ataukah Menteri Peerekonomian tidak akan menimpa Indonesia jika kita dapat mengantisipasi dengan baik,” kata Ridwan.

Namun politisi Partai Golkar itu mengakui, saat ini yang menjadi masalah adalah infrastruktur, karena pertumbuhan otomotif begitu tinggi, baik itu roda empat maupun roda dua. 

“Tapi bagaimanapun, kita harus mendorong agar Indonesia tidak terperosok kepada krisis. Untuk itu kita harapkan Pak Dirjen lebih aktif. Industri ini dirangkul, jangan dijadikan pasien, artinya waktu sakit baru datang. Kalau dirangkul, dalam kondisi apapun harus bersama-sama. Kami siap bersama-sama dengan Pak Dirjen,” komitmen legislator dapil Jawa Timur V itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan, saat ini Komisi VII DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), yang tentu akan dampak terhadap perusahaan mobil listrik. Yang nantinya juga akan menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian. Untuk itu ia meminta ke depannya ada masukan-masukan dari industri mobil untuk memperkaya pembahasan RUU EBET melalui Focus Group Discussion (FGD).

“Yang kita lihat, dalam pembahasan RUU EBET, perusahaan mobil listrik ini banyak menerima manfaat. Harapan kita perusahaan penerima manfaat dari zero energy ini bisa memberi masukan lebih rinci (melalui FGD). Perusahaan (kendaraan) Eropa pun bisa diundang. Kita satukan visi bahwa perusahaan penerima manfaat dari RUU EBET memberikan kontribusi nyata secara perekonomian kepada bangsa dan negara dengan meningkatnya perekonomian dan terbukanya lapangan kerja,” harap politisi PDI-Perjuangan itu.

Sebelumnya, Dirjen ILMATE Kemenperin Taufik Bawazier mengatakan bahwa pemerintah menargetkan ada sebanyak 400 ribu unit mobil listrik yang diproduksi pada tahun 2025. Sedangkan kendaraan roda dua atau sepeda motor ditargetkan bisa diproduksi sebanyak 1,75 juta unit. Menurut Taufik, angka tersebut tidak jauh berbeda dengan yang ditargetkan Presiden Joko Widodo, yaitu 2 juta unit sepeda motor.

Selain itu, ia pun berharap dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022, tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai tunggangan pegawai pemerintah bisa membuat implementasi penggunaan kendaraan listrik bisa lebih cepat. Kemenperin pun telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, seperti Permenperin Nomor 36 Tahun 2021, Permenperin Nomor 6 Tahun 2022, Permenperin Nomor 28 Tahun 2020, serta Permenperin Nomor 7 Tahun 2022.

“Kami berharap pasar dapat tumbuh dan menerima, dan yang existing akan masuk ke arah sana. Perusahaan-perusahaan juga sudah punya roadmap planning dan rencana ke depannya, dan tentunya ada (tipe) hybrid, plug-in hybrid, full battery, dan hydrogen. Itu menjadi variasi teknologinya. Intinya bagaimana carbon emission itu berkurang, dan subsidi BBM dari pemerintah berkurang secara signifikan. Ini yang menjadi target pemerintah,” kata Taufik.