Komisi V Cari Solusi Konkret Tertibkan Lintasan Kereta Api dengan Kendaraan Lain

Nusantaratv.com - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komunitas Edan Sepur, dalam rapat ini membahas mengenai perlintasan sebidang.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi, pertemuan lintasan kereta api dengan kendaraan lain masih belum tertib, dan tidak layak. Hal tersebut mengakibatkan lalu-lintas yang semrawut, macet bahkan tak jarang ada kecelakaan yang terjadi. Persoalan ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab para pemangku kepentingan.

"Ini yang menjadi PR kita bersama, karena itu kehadiran kita mudah-mudahan menjadi warna baru bagaimana perlintasan kereta api kedepan menjadi lebih baik lagi," papar Fauzi di ruang rapat Komisi V, gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).

Politisi dari Fraksi partai Golkar ini mengungkapkan, masih adanya beberapa lintasan kereta api yang diperuntukan tidak sebagaimana mestinya. Seperti yang dicontohkan Fauzi, di Keramat Pulo jalur kerata api menjadi pasar, tidak hanya satu titik, tapi lebih. 

"Banyak kita temukan itu, bahkan ada yang jadi rumah tinggal. Ini jadi problem, PR kita bersama, kita cari penyelesaianya secara baik," ungkap Fauzi.

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra berharap kedepan ada solusi yang konret agar lintasan pertemuan antara kereta api dengan kendaraan lain dibangun dengan layak seperti under pass atau fly pass, dan pintu pengaman perlintasan kereta api. 

Untuk realisasi pembangunan tersebut dia berharap jangan sampai ada lempar tanggung jawab antara pemda, pemprov atau bahkan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Partai Gerindar ini berharap komunitas pecinta kereta api bisa ikut mendorong pemerintah agar mengatasi persoalan lintasan kereta api. 

"Harapan saya komunitas ini atau NGO ini bisa ikut menekan pemerintah untuk urusan lintasan sebidang, kenapa lambat sekali," ujar Eddy.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady juga menekankan bahwa keselamatan transportasi harus diutamakan. "Kita harap pemerintah bisa turun tangan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini karena faktor keselatan dalam transportasi harus diutamakan," tukas Politisi dari Fraksi Partai Golkar.