Nusantaratv.com - Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Spesifik ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Kantor SAR Denpasar)/Basarnas Bali, pada Kamis (15/6/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi kerja Kantor SAR Denpasar.
"Provinsi Bali merupakan daerah yang menjadi pusat wisata nasional Indonesia, baik wisata alam maupun wisata pantainya. Selain itu, di Bali sering juga diadakan acara-acara nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh negara maupun swasta. Oleh karena itu, keberadaan Badan Pencarian dan Pertolongan sangat strategis dalam rangka keselamatan jiwa baik itu pada kecelakaan, bencana alam maupun kondisi yang membahayakan jiwa lainnya dengan waktu tanggap yang cepat (quick response time), tepat dan selamat," tutur Politisi Partai Golkar itu saat membuka rapat kunjungan kerja.
Dalam rapat tersebut hadir Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Abdul Haris Achadi serta Kepala Kantor SAR Denpasar, Gede Darmada memberikan paparan mengenai kondisi terkini termasuk kinerja dan permasalahan yang ada di Kantor SAR tersebut.
Dari paparan yang disampaikan, Ridwan menilai Basarnas masih menemui kendala dalam jumlah SDM dan alat, khususnya bagi Basarnas yang bertanggung jawab atas kawasan Bali.
Legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu lantas menekankan bahwa sebagai episentrum wisata Indonesia, pemerintah harus menjamin keselamatan setiap wisatawan yang datang.
"Pemerintah masih perlu meningkatkan sumber daya manusianya dan juga masih perlu mengadakan peralatan-peralatan yang memadai. Kita berharap adalah Bali ini jangan ada celah (kecelakaan) saat dikunjungi, artinya saat dikunjungi para wisatawan kita, itu baik domestik maupun luar negeri mereka merasa nyaman terutama soal keselamatan mereka, itu sangat penting," ujar Ridwan kepada awak media seusai rapat.
Kunjungan kerja spesifik merupakan bagian dari pengamalan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR RI. Nantinya hasil dari kunjungan kerja ke Kantor SAR Denpasar ini akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di tingkat pusat.