Komisi V Akan Memperjuangkan Aspirasi DPRD Maluku

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw didampingi Anggota Komisi V DPR RI Harvey B Malaihollo menerima audiensi DPRD Maluku.

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini, DPRD Maluku menyampaikan kepada Komisi V agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai mitra Komisi V memperhatikan pembenahan infrastruktur di Maluku. 

DPRD Maluku datang menyampaikan aspirasi ke Komisi V karena menyadari dari sisi politik anggaran Komisi V sangat berwenang dalam hal tersebut. Menyambut hal tersebut, Roberth akan membantu Maluku agar Kementerian PUPR memberikan perhatian, dia mengatakan masukan yang menjadi tupoksi Komisi V, berkaitan dengan infrastruktur, dan kemitraan dengan PUPR akan ditindaklanjuti. 

"Kami akan memperjuangkan apa yang bapak ibu sampaikan," ujar Roberth di ruang rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Di sisi lain, Anggota DPRD Maluku Alex Orno menjelaskan tentang kondisi yang terjadi di Maluku, dia mengatakan seluruh Kabupaten di Maluku dilanda bencana banjir, banyak infrastruktur yang rusak. 

"Karena intensitas hujan yang begitu tinggi sehingga mengakibatkan bencana terjadi di wilayah kami. Di Provinsi Maluku ada 11 Kabupaten/Kota yang terdiri dari sembilan Kabupaten dan dua Kota dan semuanya mengalami bencana, berkaitan dengan itu kami berkepentingan untuk menindaklanjuti situasi yang kami alami akibat dari bencana," papar Alex.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon, Maluku, mendata kerugian bencana banjir dan longsor periode Juni-Agustus 2022 mencapai Rp10 miliar. Kerugian tersebut meliputi kerusakan seperti fasilitas umum jalan dan jembatan serta kerusakan rumah penduduk.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Ambon sejak Juni hingga Agustus 2022 menyebabkan banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon, Teluk Ambon Baguala, dan Leitimur Selatan. Bencana tersebut berdampak pada 1.192 keluarga yang terdiri atas 4.821 jiwa, dan berdampak pada kerusakan pemukiman masyarakat, yakni rumah rusak 308 unit.