Nusantaratv.com - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana meminta agar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan pelibatan dengan stakeholder maupun seluruh komponen masyarakat, sehingga program vaksinasi Covid-19 bisa dimaksimalkan.
Meli meminta agar vaksin-vaksin yang ada di NTB dapat seluruhnya digunakan dan diberikan ke masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.
"Kontribusi dari berbagai komponen masyarakat ini perlu dilibatkan, bisa melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), kontribusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan juga dinas-dinas, menjadi kunci dari kelancaran vaksinasi Covid-19, khususnya di Provinsi NTB," jelas Meli saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB, di Mataram, Jumat (2/9/2022).
Politisi Partai Gerindra itu juga mendukung upaya pemerintah yang mencanangkan kebijakan vaksinasi booster Covid-19 sebagai syarat perjalanan. Meli menilai, kebijakan tersebut dapat memperbanyak dan memperluas capaian vaksinasi booster.
"Kalau nanti musim libur (sekolah), anak-anak mau pergi misalnya, ada syarat booster. Jadi memang harus ada pemicunya, sehingga vaksinasi booster dirasakan perlu," jelasnya.
Meli meminta pemerintah bersikap tegas dan berhati-hati terhadap setiap kebijakan terkait penanganan Covid-19 yang ditetapkan, mengingat saat ini masa pandemi Covid-19 masih belum usai.
"Pemerintah harus bisa lebih memperhatikan pola-pola masyarakat selama masa pandemi ini. Misalnya ketika penerapan kebijakan pelonggaran masker di tempat terbuka. Terkadang masyarakat sendiri berfokus kepada pelonggaran masker-nya saja, namun cenderung tidak berfokus pada syarat di tempat terbuka-nya," papar Meli.
Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan II itu menyampaikan harapan kepada jajaran Pemprov NTB agar dapat terus tingkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di daerah.
Meli memaparkan, NTB yang menjadi salah satu daerah tujuan pariwisata yang akan didatangi oleh banyak turis, sehingga seluruh ketentuan protokol kesehatan (prokes), termasuk syarat vaksinasi Covid-19, harus diperhatikan secara seksama.
"Masyarakat NTB sendiri juga harus siap dan sudah divaksin lengkap, guna memastikan jangan sampai penyebaran virus meluas, baik antara masyarakat NTB dengan turis, maupun antara turis dengan masyarakat NTB. Sebagai tuan rumah, masyarakat NTB harus bertanggungjawab dengan semua protokol kesehatan, sehingga NTB bisa membuka daerahnya secara luas dan ekonomi terus berjalan," tutup Meli.