Komisi II Ingatkan KPU-Bawaslu Daerah Tidak Transaksional dalam Perekrutan Komisioner

Nusantaratv.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengingatkan KPU dan Bawaslu di daerah agar tidak melakukan politik transaksional dalam perekrutan masing-masing komisioner.

Oleh karena, dirinya kerap mendapatkan banyak masukan dan informasi mengenai rumor akan adanya hal tersebut. Karena itu, Doli mengingatkan kepada jajaran dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) RI agar berhati-hati.

"Isunya macam-macam. Saya berusaha tidak percaya (dengan rumor itu), tetapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudara KPU RI dan Bawaslu RI, hati-hati. Saya berusaha tidak percaya, tetapi rasa-rasanya kalau nggak diingatkan itu malah makin terus-menerus terjadi," ujar Doli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mengingatkan jajaran DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk cermat dalam bertugas menangani pelanggaran kode etik yang terjadi dalam penyelenggaran Pemilu 2024 ini. Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk melapor kepada Komisi II DPR RI bila melihat kejadian tersebut.

"Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian merekrut itu berdasarkan karena kolega teman-teman segala macam mungkin masih bisa kita tolerir. Tapi kalau pilihan saudara sekalian karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini nggak akan maafkan saudara sekalian," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Doli menyampaikan agar seluruh jajaran lembaga penyelenggara Pemilu 2024 agar berhati-hati. Lantaran Komisi II DPR RI dan Lembaga penyelenggara Pemilu telah bertekad sedari awal untuk membuat Pemilu 2024 ini sebagai Pemilu yang berwibawa dan bersih. 

Untuk itu, dia berharap agar Komisi II DPR RI dan lembaga penyelenggara Pemilu dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat. "Saya atas nama teman-teman mengingatkan. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, saya kira ya lihat aja nanti. Dan DKPP harus lihat cermati bener. Ini udah lama kita dengar, sudah lama tapi kita sih nggak mau percaya, tapi lama-lama nggak berhenti laporannya," pungkasnya.