Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Masih Jadi PR

Nusantaratv.com - Grafik kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. 

Kepesertaan bisa diperluas ke segmen informal, seperti petani, nelayan, pedagang asongan, dan lainya. Manfaat keberadaan BPJS Ketenagakerjaan harus bisa dirasakan masyarakat luas.

Demikian disampaikan Ketua Panja Pengawasan Kemanfaatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Jumat (30/9/2022), di Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Peningkatan kepesertaan, memang, masih jadi PR besar. Bahkan, masyarakat banyak yang belum tersentuh layanan BPJS ini. Padahal, keberadaannya sangat penting untuk menyejahterakan para pekerja formal dan informal.

"Kepesertaan menjadi PR yang tentu harus kita selesaikan. Bagaimana kepesertaaan BPJS ini harus terus meningkat. Segemennya bukan hanya di sektor-sektor formal, tapi juga informal. Sektor ini jadi mandat kita. Komisi IX mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pelayanannya terus meningkat. Oleh sebab itu, kita membuat Panja untuk memberikan beberapa rekomendasi dalam pengambilan kebijakan di Komisi IX," ungkap Nini, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh.

Temuan dan berbagai masalah di lapangan tentu akan disampaikan pula kepada pemerintah menyangkut kinerja kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Nini, masih terlalu banyak segmen pekerja yang belum tersentuh untuk diikutsertakan dalam program BPJS ini, terutama para pekerja informal.

Sosialisasi masif jadi keniscayaam untuk dilakukan agar masyarakat tertarik dan bisa menikmati manfaatnya yang besar jika sudah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Politisi Fraksi PKB itu menyatakan, sebenarnya dibanding BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan lebih mudah dan murah mengikutinya. Bila di BPJS Kesehatan harus satu keluarga terdaftar, di BPJS Ketenagakerjaan cukup satu orang yang bekerja menjadi peserta. 

Iurannya cukup murah, tapi benefitnya sangat besar. "Kita mendorong BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih luas lagi. Kelompok-kelompok rentan sudah kita ajak, mulai nelayan, UMKM, petani, bahkan teman-teman LGBT. Ini bukan pada orientasi seksualnya, tapi haknya sebagai warga negara harus terpenuhi," tukas Nini.