Ittama DPR Gelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas

Nusantaratv.com - Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertempat di Gedung Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Diketahui, kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memetakan risiko atau potensi kemungkinan terjadinya korupsi di lingkungan yang dilakukan survei itu.

“Jadi survei ini akan dilakukan oleh KPK bersama dengan PT atau partner terkait, yaitu PT Frontier (PT Marketing Sentratama Indonesia) untuk melakukan survei penilaian integritas, itu dilakukan di seluruh Kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan kita termasuk salah satu yang ikut di dalam penilaian survei,” ujar Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha.

Totok, sapaan akrab Setyanta melanjutkan, melalui survei ini nantinya juga akan ada rekomendasi terkait dengan treatment yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya potensi dari korupsi. Dari sisi sisi penilaian, secara kuantitatif Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan poin sebesar 78,6 pada SPI 2021 lalu.

“(Nilai) 78,6 itu sebetulnya nilainya sudah relatif baik-baik dan itu di atas rata-rata nasional yang 72. tetapi memang diakui bahwa kita masih di bawah rata-rata dari nilai Kementerian kemudian juga masih di bawah dari nilai rata-rata lembaga,” ujar Totok.

Diketahui, hasil rata rata secara nasional yakni 72,4. sedangkan hasil SPI pada Kementerian umumnya 80,3 dan Lembaga sebesar 81,9. Totok menjelaskan bahwa poin 78 masuk ke dalam kategori Terjaga. Adapun rinciannya diketahui poin 0-67,9 adalah sangat rentan, 68-73,6 yakni rentan, 73,7-77,4 adalah waspada serta 775-100 adalah terjaga.

“Tetapi secara umum 78 itu adalah dalam kategori yang yang artinya itu tingkat resikonya itu istilahnya itu tidak rawan dan tidak waspada, jadi itu sudah relatif baik. meskipun ada beberapa yang memang perlu kita garis bawahi ya, kita kan ada rekomendasi dari KPK pada tahun 2021 itu kita yang paling rendah nilainya Justru malah kegiatan sosialisasi,” urai Totok.

Ia pun menjelaskan, bahwa Setjen DPR RI terus menjaga integritasnya melalui berbagai instrumen yang ada. Instrumen tersebut diantaranya melalui reformasi birokrasi. Selain itu integritas dijaga melalui audit review, pemantauan, evaluasi dan juga lainnya.

 “Jadi reformasi birokrasi itu kan intinya mengubah mindset dan culture set yang lebih baik, kemudian segala sesuatunya itu, pekerjaan itu harus ada tolok ukurnya dan tingkat keberhasilannya dan tentunya Penguatan pengawasan ada di sana, penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan dan ini adalah upaya-upayanya,” imbuhnya.

Selain itu ada pula sistem pengaduan seperti Whistle Blowing System, pengendalian gratifikasi. Setjen DPR RI melalui inspektorat utama juga mendorong para pegawai untuk patuh, dengan melaporkan harta kekayaan bagi pejabat negara dan LHKASN pada pegawai.

 “Di bagian auditor pun kita secara eksplisit ada pakta integritas dan setiap tugas dalam surat penugasan selalu dalam dicantumkan bahwa setiap penugasan tidak boleh menerima gratifikasi dari audit. Itu adalah upaya upaya dalam rangka kita untuk meningkatkan integritas dan mencegah potensi terjadinya korupsi,” terang Totok.

Di akhir, dirinya berharap, apa yang diupayakan tersebut dapat bermuara pada good governance dan clean government dalam rangka untuk menciptakan atau mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks pengelolaan keuangan yang akuntabel. Selain itu, hasil pengelolaan tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan adanya kepuasan pengguna layanan.

“Jadi artinya dari sisi pengelolaan keuangan itu kita tolok ukurnya WTP yang berkualitas kemudian dari dari sisi hasil itu adalah kita bisa meningkatnya kepuasan dan menurunnya komplain dan keluhan, terutama para anggota dewan,” pungkas Totok.