Israel Umumkan Perluasan Pemukiman Ilegal, Legislator Nilai Respon Barat Masih Setengah Hati

Nusantaratv.com - Pengumuman niatan Israel, Minggu (12/2/2023), untuk membangun hampir 10.000 unit pemukiman dan memulai proses legalisasi sembilan pemukiman terdepan, yang sebelumnya dianggap ilegal di bawah hukum Israel, menuai banyak kecaman. 

Lima negara besar Barat termasuk tiga di antaranya pemegang hak veto yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia mengecam niatan Israel tersebut. Kelima negara tersebut mengaku sangat terganggu atas keputusan teranyar rezim sayap kanan radikal Israel itu. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menilai respon Barat atas niatan Israel itu setengah hati dan tidak serius. 

"Barat tidak mengutuk tindakan itu. Mereka lebih memilih diksi 'mengecam' dan diksi 'sangat terganggu'. Padahal kita tidak cukup mengecam dan merasa terganggu. Kita harus mengutuk sekeras-kerasnya. Saya melihat respon Barat itu setengah hati dan tidak serius," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnyanya, Rabu (15/2/2023). 

Lebih lanjut, Legislator Komisi I DPR RI itu mendesak komunitas global, termasuk mereka yang memiliki hak veto, secepatnya mengambil langkah konkrit untuk menghentikan berbagai pelanggaran mencolok Israel termasuk pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat. 

"Kutukan komunitas global atas pemukiman illegal Israel harus diwujudkan dalam aksi nyata. Barat terutama yang memiliki veto harus membuktikan kecaman mereka atas Israel dengan mengadopsi resolusi aksi nyata Dewan Keamanan PBB. Jika hal itu tidak dilakukan, masa depan perdamaian Palestina dan Israel dipastikan suram," desaknya. 

Pada sisi lain, legislator yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds mengingatkan banyak risiko jika berbagai pelanggaran Israel terus dibiarkan komunitas global. Menurutnya, banyak hal yang dipertaruhkan jika Israel terus melanggar dan dibiarkan. 

"Pertama, pembicaraan perdamaian mustahil terwujud dan dipastikan kekerasan semakin meruyak. Akibatnya, kawasan akan terus bergolak. Kedua, penyelesaian unilateral akan menjadi pilihan dan ini mengancam ketertiban dunia. Ketiga, Palestina tengah menuju ke kepunahan. Ini jelas tidak boleh terjadi kecuali ada pihak-pihak selain Israel yang menginginkan kepunahan itu," ujar Fadli mengingatkan.

Politisi Partai Gerindra itu juga menilai koalisi Israel yang berkuasa saat ini sebagai rezim radikal dan provokatif. Dia melihat saat ini rezim Israel bukan mitra dialog yang tepat.

"Alih-alih mendengarkan kritik masyarakat internasional, Menhan Israel malah ingin terus menambah pemukiman ilegal. Ini jelas-jelas menyulut kekerasan, bukan ajakan berdamai," pungkasnya.