Irma Suryani Soroti Ketersediaan Alkes di Faskes-Faskes Daerah

Nusantaratv.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes) di fasilitas kesehatan daerah. 

Dia mengaku mendapat keluhan dari dokter spesialis yang ditempatkan di kabupaten-kabupaten tapi alatnya cuma stetoskop sama jarum suntik. Para tenaga kesehatan tersebut bukan tidak mau bekerja di daerah, tetapi alkes yang mendukung pekerjaan dalam melayani masyarakat tidak tersedia. Sehingga Irma mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melengkapi alkes di faskes-faskes daerah.

Demikian diungkapkan Irma saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022), guna membahas lanjutan Program Prioritas Nasional Tahun 2022 yakni, Peningkatan capaian program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Program penguatan pelayanan kesehatan rujukan dan penguatan pelayanan kesehatan primer melalui screening dan revitalisasi fungsi Puskesmas.

"Contohnya begini Pak Menteri, spesialis jantung tentu butuh alkes-alkes yang bisa mendukung kerjanya. Tapi kalau alkesnya tidak tersedia, mereka keberatan ditempatkan di daerah-daerah. Bukan karena semata-mata karena gajinya tidak mencukupi dan tidak komersialisasi. Tapi mereka bilang otak kami tumpul Bu Irma. Otaknya menjadi tumpul karena apa? Karena enggak ada alat pendukung mereka untuk bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ini harus menjadi perhatian. Jadi itu usulan yang disampaikan kepada saya terkait dengan alat-alat kesehatan yang harusnya dimiliki oleh dokter-dokter spesialis yang ditempatkan di daerah-daerah," jelas Irma.

Di sisi lain, Politisi Partai NasDem itu menambahkan mendukung program deteksi dini 14 penyakit yang disampaikan Menkes, dan mendorong adanya manajemen penyakit yang lebih komprehensif dari deteksi dini, imunisasi dan treatment tersebut. 

Contohnya kanker serviks, yang merupakan kanker umum yang paling umum keempat di kalangan wanita, secara global dengan perkiraan 604.000 kasus baru dan 342.000 kematian pada tahun 2020. Sepengetahuan Irma, Kemenkes memiliki program vaksinasi serviks di beberapa daerah. Dia mendorong program tersebut dilanjutkan ke beberapa daerah lainnya di Indonesia.

"Kita kan punya yang namanya program vaksinasi serviks yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan waktu di Ibu Nila Moeloek (mantan Menteri Kesehatan). Setahu saya kalau tidak salah Yogyakarta, DKI dan Bandung atau mana itu. Program itu harusnya dilanjutkan ke provinsi-provinsi lainnya, nah tapi saya nggak mendengar kabar beritanya lagi di tiga provinsi ini apalagi ke provinsi-provinsi yang lainnya. Masalahnya kanker serviks ini menyedot begitu banyak biaya begitu juga banyak kematian yang diderita oleh kaum perempuan ya. Dan ini tentu harus jadi perhatian Kementerian Kesehatan," tegas Irma.

Terakhir, Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini juga mempertanyakan terkait dukungan Kemenkes kepada anak-anak penderita HIV/AIDS yang mendapatkan penyakit ini dari ibunya. 

Menurutnya, ketika anak-anak ini tumbuh besar dan masuk jenjang sekolah, mereka mendapat diskriminasi. Sekolah takut untuk menerima anak-anak yang berkondisi seperti ini. 

Sementara diketahui konstitusi negara menjamin bahwa siapapun harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Untuk itu, ia ingin mengetahui dukungan dari Kemenkes terhadap anak-anak yang terindikasi HIV/AIDS ini.

"Karena menjadi penting bagi kita untuk menjamin kesehatan mereka walaupun mungkin usia mereka kita enggak tahu, itu Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan. Tapi setidaknya ada supporting dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kondisi anak-anak ini. Nah apakah ada anggaran khusus dari Kementerian Kesehatan untuk bisa mem-back up kesehatan anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS ini dari ibunya. Ini penting bagi kita semua, karena anak-anak ini terlahir tidak minta untuk dalam kondisi seperti ini, tapi dalam perjalanan selanjutnya kehidupan mereka sangat terdiskriminasi. Nah untuk bisa men-support mereka tentunya Kementerian Kesehatan juga harus memberikan supporting informasi ya, bahwa anak-anak ini tidak berbahaya ketika mereka misalnya berada di satu sekolah tertentu," tukas Irma.