Hadapi Tantangan Ketahanan Pangan dan Energi, Parlemen Perlu Perkuat Kerja Sama Multilateral

Nusantaratv.com - Pandemi, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik telah memperparah krisis global. 

Merujuk data World Food Programme (WFP), sebanyak 828 juta orang menderita kelaparan pada 2022, selain itu kenaikan harga pangan telah mencapai 21 persen di tahun 2021. 

Melihat hal tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menilai dunia perlu mengambil tindakan segera untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi, serta memulihkan gangguan rantai pasokan.

"Parlemen, dalam hal ini, perlu untuk memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif. Tindakan pembatasan hanya akan mengancam rantai pasokan dan perdagangan pangan global. Yang berimbas paling besar bagi negara-negara berkembang dan negara miskin," ujar Puan saat memimpin P20 Summit dengan tema 'Emerging Issues: Food and Energy Security and Economic Challenge', di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (6/10/2022). 

Berbagai tantangan ini, menurut Puan, semakin menegaskan kolaborasi inklusif antara semua pemangku kepentingan mutlak dilakukan. Terutama dengan lembaga keuangan internasional, sektor swasta, dan like minded countries dan diikuti dengan alih teknologi yang saling menguntungkan, serta terus mendorong kebijakan transisi kepada energi bersih dan terbarukan.

Parlemen, menurut Puan, harus berperan dalam kolaborasi ini sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat. Caranya adalah melalui kerjasama dan kolaborasi yang diikhtiarkan bersama, yakni untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh pihak, tanpa terkecuali. 

"Saat ini, kita perlu menegaskan kembali pentingnya solidaritas dan kerja sama multilateral. Solidaritas dan kerja sama multilateral juga harus diarahkan untuk membantu negara yang paling terkena dampak krisis. Yakni untuk menjawab kebutuhan jangka pendek dalam ketahanan pangan dan energi, serta memperkuat stabilitas keuangan global," tegasnya. 

Peran penting parlemen, lanjut Puan, adalah dengan memperkuat kerangka hukum dan kebijakan terkait, memantau pelaksanaan kebijakan dan target pemerintah, mendukung anggaran yang didedikasikan untuk mencapai target nasional, serta menggalang dukungan dan melibatkan konstituen dalam pelaksanaan kebijakan.

"Untuk itulah, saya rasa sangat penting bagi parlemen berkolaborasi demi menjamin akses pangan dan energi, serta menjawab tantangan ekonomi, khususnya melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan yang kita miliki," tutup Puan.