![Rudi Hartono Bangun-1717398980](https://dpr.nusantaratv.com/2024/06/rudi-hartono-bangun-1717398980-06-2024_thumb.jpg)
Nusantaratv.com - Presiden RI Joko Widodo menyatakan situasi perekonomian dan geopolitik global berpotensi tidak stabil pada tahun mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyatakan seluruh stakeholder terkait harus waspada dengan segera melakukan mitigasi agar kebutuhan vital di Indonesia tetap terjaga dan terpenuhi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (6/12/2023). Satu di antaranya adalah pemerintah tidak abai boleh untuk memperbaiki sekaligus melindungi rantai distribusi pasokan pangan dan energi.
“Semua pihak harus siaga, waspada, dan senantiasa mempersiapkan diri terhadap situasi ekonomi dan geopolitik yang dinilai tidak jelas. Perlu mitigasi, saya ingatkan supaya lonjakan harga pangan dan energi dapat dicegah,” ungkap Martin.
“Semua pihak harus siaga, waspada, dan senantiasa mempersiapkan diri terhadap situasi ekonomi dan geopolitik yang dinilai tidak jelas,"
Sehubung dengan potensi isu tersebut, Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) itu berharap BUMN sektor pangan berupaya melakukan sinkronisasi dan kesamaan data antara pasokan dan kebutuhan pangan sehingga langkah stabilisasi pangan bisa efektif. Terakhir, dirinya menyampaikan agar Pemerintah Indonesia memperhatikan secara seksama mengenai dampak yang akan ditimbulkan terutama potensi kenaikan inflasi yang terjadi di dalam negeri.
“Banyak yang harus diperhatikan. Kita harus berhati-hati menghadapi permasalahan ini karena menyangkut banyak hal termasuk hajat masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” tandasnya.
Perlu diketahui, faktor-faktor yang menyebabkan situasi dunia pada tahun mendatang menjadi sulit diprediksi di antaranya inflasi dan suku bunga tinggi di Amerika Serikat; roda ekonomi di Cina melambat akibat krisis properti; dan, tensi geopolitik yang meningkat akibat Perang Ukraina-Rusia dan Perang Israel-Palestina.