Fahmi Alaydroes: Pembangunan Pendidikan Harus Jadi Perhatian Utama Pemkot Banjarbaru

Nusantaratv.com - Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menyampaikan bahwa implikasi ditetapkannya Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, maka harus terjadi progresivitas pembangunan. Menurutnya Banjarbaru minim sumber daya alam tidak seperti daerah-daerah lain di Kalimantan yang melimpah ruah. Oleh karena perhatian Pemerintah Kota Banjarbaru harus berpusat kepada pendidikan, menyiapkan putra-putri mereka dalam menghadapi bonus demografi apalagi juga menghadapi Indonesia emas

"Memberikan dukungan bagi perkembangan Banjarbaru mau tidak mau sumber daya manusia (SDM) atau pendidikan menjadi tumpuan utama. Ditambah lagi dengan problem nasional kita tentang pendidikan, jadi saya tadi menyampaikan alangkah baiknya kalau kota Banjarbaru juga punya semacam terobosan terobosan dalam arah kebijakan Pendidikan,” ungkap Fahmi Alaydroes, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (6/12/2023).

“Walaupun bergantung pada pusat tetapi dalam hal ke kearifan lokal atau kewenangan dalam PAUD, SD, SMP, SMA berkordinasi dengan provinsi, saya pikir setiap daerah itu harus punya inisiatif jangan terlalu bergantung kepada pemerintah pusat tetapi harus punya inisiatif misalnya rajin berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan juga dengan dewan pendidikan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fahmi menganjurkan agar kebijakan pendidikan itu menjadi prioritas pertama dan utama bagi Banjarbaru yang memang punya beban sebagai ibu kota, sejak 2022 Kemarin. “Sesungguhnya kalau kita bicara pendidikan, enggak bisa lepas dari tiga hal, pertama kurikulumnya sendiri harus jelas tegas membawa ke arah apa dan bagaimana, kemudian yang kedua guru yang harus mentransformasi kurikulum itu menjadi karakter menjadi anak-anak yang mampu menyerap kurikulumut dengan efektif dan yang ketiga adalah sarana prasarana dan lingkungan belajar yang kondusif,” ujar Fami.

“Tga ini menurut saya yang harus berbarengan dan itu harus menjadi arah kebijakan dari Kota Banjarbaru, Berarti kunjungan kita Komisi X salah satu pesan utamanya adalah bagaimana kemudian apa yang mereka harapkan termasuk perpustakaan, termasuk sarana prasarana, termasuk pembinaan guru itu harus kita suarakan sesungguhnya bukan hanya untuk Banjarbaru tapi untuk seluruh,” ujarnya.

Fahmi juga menggariskan bahwa harus ada koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dalam hal Kementerian Pendidikan, Perpustakaan nasional dengan pemerintah daerah, itu wajib.

“ini sangat bergantung kepada sikap pemerintah daerah kalau sikap pemerintah daerah menomor satu pendidikan dia akan pasti agresif berkomunikasi dan tentu saja  harus dibantu oleh anggota DPR RI yang berasal dari Kalimantan Selatan, itu juga harus mampu ikut mengawalnya,” tutupnya.