Dorong Hilirisasi Tembaga, Komisi VII DPR RI Dukung Percepatan Progress Smelter di NTB

Nusantaratv.com - Komisi VII DPR RI pada masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 ini melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) dengan meninjau progres smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Saat ini progres smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara sendiri telah mencapai 51,631 persen. Melihat hal itu, Ketua Tim kunjungan Eddy Soeparno berharap agar progres ini bisa dapat dipercepat agar proses rantai produksi industri hilir tembaga ini juga bisa segera terealisasikan.

"Nah ini yang kita sekarang lihat bahwa sedang dilakukan pengembangan, sedang dilakukan konstruksi dan saat ini konstruksinya sudah berjalan cukup jauh terutama dari konstruksi dasarnya. Dalam 2 bulan mendatang nanti akan diharapkan critical equipment akan masuk. Dan ini menurut saya merupakan sebuah tonggak yang penting sebagai bentuk dari komitmen PT Amman Mineral untuk melakukan hilirisasi secara konsekuen sesuai dengan amanat undang-undang," ujar Eddy Soeparno saat mengunjungi site smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa, NTB, Kamis (6/4/2023).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pembangunan smelter ini merupakan amanah daripada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batu Bara (Minerba) yang menekankan pembangunan smelter untuk rampung paling lambat pada 2023 atau tiga tahun setelah diundangkan. 

Namun karena adanya pandemi Covid-19 selama kurun waktu dua tahun, sejumlah proyek smelter juga mengalami keterlambatan. Namun Eddy berharap proses pembangunan smelter dapat dipercepat agar dapat segera beroperasi sesuai dengan waktu yang dicanangkan.

"Kami juga berharap bahwa posisi yang sekarang ini sudah dicapai bisa dipercepat, dalam artian bahwa bisa terjadi akselerasi dari tingkat konstruksi smelter tersebut. Agar smelter bisa beroperasi sebelum jadwal yang memang sudah dicanangkan dan disepakati bersama-sama dengan pemerintah. Kami dalam hal ini mendukung agar terjadi akan terlaksana percepatan dari pembangunan smelter itu agar smelter ini betul-betul bisa beroperasi dan proses hilirisasi itu bisa berjalan," harapnya.

Percepatan pembangunan smelter ini juga didukung oleh Komisi VII DPR RI agar smelter bisa cepat beroperasi dan proses hilirisasi bisa segera berjalan, menyusul keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan pelarangan kegiatan ekspor konsentrat tembaga mulai pada bulan Juni 2023. 
Pelarangan ekspor bahan mentah ini dilakukan agar dapat meningkatkan nilai tambah yang begitu signifikan terhadap industri di dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja yang masif di tengah transisi energi.

"Yang perlu kita laksanakan adalah rantai produksi tembaga itu tidak hanya berhenti dari smelter saja di Indonesia. Tapi ada produk produk turunan yang bisa kita kemudian laksanakan industrinya di Indonesia. Oleh karena itu kami berharap dan kami ingin bisa bekerjasama sangat erat bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian bagaimana kita bisa mempercepat juga rantai industri hilir dari turunan tembaga ini. Agar bisa terjadi di Indonesia sehingga kita punya produk jadi di rantai yang paling akhir itu kemudian dijadikan untuk kebutuhan dalam negeri maupun sebagai produk ekspor kita kedepannya," pungkas Politisi Fraksi PAN itu.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VII itu pun mengapresiasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang telah melakukan penyerapan terhadap sumber daya manusia (sdm) lokal. 

"Tenaga teknis dari kontraktor asing itu ada kurang lebih sekitar 10 persen dan sisanya itu adalah tenaga kerja dari Indonesia. 70 persen adalah anak daerah lokal yang ada di sini. Jadi apa yang dilakukan PT Amman menurut kami juga perlu diapresiasi bahwa sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal itu bisa diberdayakan. Nah ini kami dukung penuh dan kami juga berharap bahwa dengan semakin cepatnya pembangunan, itu semakin banyak lagi tenaga kerja lokal yang bisa diserap," pungkasnya.