Digitalisasi Perbankan jadi Salah Satu Bahasan Dalam 'Fit and Proper Test' Calon Deputi Gubernur BI

Nusantaratv.com - Komisi XI DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Senin (13/2/2023) di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta. 

Dalam kesempatan sesi 1 yang menghadirkan Calon Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, digitalisasi dan literasi perbankan digital menjadi sorotan para anggota dewan.

"Ada 14 topik yang menjadi atensi bapak ibu anggota mulai dari yang makro sampai kepada digitalisasi. Kemudian yang banyak ditanya adalah soal literasi. Di Indonesia ini literasi keuangan menurut data OJK, literasi keuangan itu mencapai 50 persen tetapi inklusi keuangannya 85 persen. Jadi yang melek itu lebih rendah dari yang mendapatkan layanan sehingga di situ lah dengan adanya gap itu digitalisasi kadang merugikan nasabah maupun konsumen," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. saat memimpin rapat.

Dalam rapat, Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan bahwa saat ini sudah saatnya untuk memasyarakatkan digitalisasi bahkan bukan tak mungkin perbankan konvensional tergeser oleh perbankan digital. 

Namun menurutnya hal tersebut akan menemukan beberapa tantangan, termasuk mengenai literasi digital para stakeholder yang ada didalamnya. 

Muhidin kemudian bertanya terkait strategi calon yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI itu untuk memecahkan masalah rendahnya literasi terkait perbankan digital. 

Politisi Partai Golkar itu juga mengaitkan dengan 48 persen orang dewasa di Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan.

"Saat ini literasi atau pemahaman atas bank digital masih sangat minim untuk masyarakat Indonesia pada khususnya lagi untuk masyarakat menengah ke bawah. Padahal segmen tersebut adalah segmen terbesar mengingat sebanyak 48 persen atau 97,74 juta orang dewasa di Indonesia masuk kategori unbank atau tidak tersentuh oleh bank ini data dari World Bank. Apa strategi Ibu nanti (menghadapi tantangan tersebut) apabila terpilih menjadi Deputi Bank Indonesia?" tanya Legislator Dapil Sulawesi Tengah itu.

Pada kesempatan yang sama, Heri Gunawan juga memberikan perhatian terhadap upaya digitalisasi yang digaungkan. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menitikberatkan permasalahan digitalisasi pada akses yang tidak merata. 

Politisi yang biasa disapa Hergun ini juga mengingatkan, agar calon tersebut tak sekadar membangun sistem pembayaran namun teknologi tersebut juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini seperti membangun sistemnya namun aksesnya tidak merata, ibu juga tadi sampaikan yang naik-turunnya internet dan sebagainya. Yang ingin kami coba tanyakan bagaimana calon Deputi Gubernur Bank Indonesia ini tidak hanya membangun sistem pembayaran yang kuat dan berkelanjutan dan aman melainkan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya dalam rapat.

Berbeda dengan pertanyaan lain, Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio membahas penggunaan keuangan digital pada UMKM. Menurutnya, UMKM di Indonesia mulai kembali menggeliat pasca pandemi Covid-19 namun sayangnya peningkatan jumlah UMKM tidak sebanding dengan penggunaan fasilitas perbankan digital dalam dunia tersebut.

"Tadi kan ibu (bicara) digitalisasi ya semuanya. Menggunakan online ya kan, terus juga menggunakan QRIS. Nah itu baru tersentuh dari Rp64 juta itu 17,1 persen artinya baru Rp10 juta UMKM, sisanya belum tersentuh. Nah ini apa terobosannya? Kenapa? Mungkin alat teknologinya kurang canggih atau mungkin sosialisasinya kurang? Atau ada ketidakpercayaan dari pelaku UMKM yang mikro?" tanya Politisi PAN itu.

Selain Filia, Komisi XI DPR RI juga akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada calon lainnya, yaitu Dwi Pranoto yang saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur BI sekaligus Kepala Departemen Regional BI. 

Uji kepatutan dan kelayakan pada dua calon pengganti Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo yang masa jabatannya selesai pada April 2023 ini dilakukan setelah adanya usulan dan rekomendasi dari Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia.