Diah Nurwitasari Tegaskan Pemerintah Harus Serius dalam Tata Kelola Pejabat Kementerian ESDM

Nusantaratv.com - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari prihatin dengan tertangkapnya sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kasus pertambangan. Ia menegaskan agar pemerintah dapat serius mengelola lembaga tersebut.

“Saya pribadi tentu sangat prihatin belakangan justru sejumlah pejabat di ESDM terkait kasus-kasus pertambangan. Ini menunjukkan pengawasan di Kementerian itu yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga bukan tidak mungkin hal itu juga yang membuat tata kelola sektor ESDM belum berjalan dengan baik hingga saat ini,” ujar Diah, sesaat sebelum Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta pidato Kenegaraan Presiden RI dalam HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Rabu (16/8/2023).

Oleh karena itu Politisi dari Fraksi PKS ini mendorong, bahkan mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan tata kelola ESDM. Diantaranya dengan menjalankan proses hilirisasi dengan sangat baik sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo. Menghentikan ekspor bahan mentah, seperti nikel harus terus dilakukan dengan sepenuh hati.

Dengan menghentikan ekspor bahan mentah tidak hanya meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan. Melainkan juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Sayangnya, lanjut Nurwita, pihaknya menyaksikan sendiri banyak tenaga kerja asing yang malah dipekerjakan di perusahaan-perusahaan hilirisasi, yang sejatinya ditujukan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia di negeri sendiri.

“Pemerintah mempunyai posisi yang sangat kuat untuk mengatur hilirisasi di bidang ESDM termasuk ekspor bahan jadi, dan penempatan Tenaga Asing yang ada di Indonesia. Dengan kata lain kita berharap agar sumber daya alam (SDA) di Indonesia bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk itu perlu keseriusan dari pemerintah untu mengevaluasi seluruha program dan kebijakan di sektor ESDM,” paparnya.

Sebagaimana diketahui Mantan Dirjen Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) dan Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.