Cegah Bertambahnya Korban, ‘Flyover’ Simpang Muara Rapak Balikpapan Harus Segera Dibangun

Nusantaratv.com - 18 November 2023

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Irwan Darmawan Aras saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V dengan Kementerian PUPR Dan BBPJN Kaltim di lahan SPBU Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/11/2023). Foto : Eno/Man
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Irwan Darmawan Aras saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V dengan Kementerian PUPR Dan BBPJN Kaltim di lahan SPBU Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/11/2023). Foto : Eno/Man

Penulis: Bagas Adi Pangestu

Nusantara.com - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menegaskan Flyover Simpang Muara Rapak, Balikpapan, harus segera dibangun. Hal itu karena di daerah tersebut sudah berulang kali memakan korban kecelakaan akibat rem truk yang tidak berfungsi.

"Potensi terjadinya korban jiwa terus menerus sangat mungkin terjadi, bukan hanya korban jiwa tetapi juga kerugian materil," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Irwan Darmawan Aras kepada Parlementaria usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V dengan Kementerian PUPR Dan BBPJN Kaltim di lahan SPBU Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/11/2023).

Pembangunan flyover simpang Muara Rapak sudah menjadi hal yang urgen. Namun, untuk merealisasikan hal itu, butuh anggaran total hingga sebesar Rp500 miliar, di mana porsi anggaran terbesar digunakan untuk bebaskan lahan

Irwan mengatakan bahwa untuk Pembangunan fisik flyover tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp180 miliar sampai Rp200 miliar. Akan tetapi sampai sejauh ini ada masalah terkait pembebasan lahan seluas 1,5 hektar baik itu lahan pemkot ataupun lahan masyarakat.

"Untuk pembebasan lahan ini butuh anggaran Rp300 miliar dan menurut saya Pemkot dan Pemprov harus segera koordinasi untuk sharing pendanaannya," ujar Irwan.

Bicara mengenai Tata Pengaturan Kota, menurut Irwan terlepas dari adanya korban, di Balikpapan memang harus terdapat flyover untuk mengurai kemacetan kota sebagai kota penunjang dan penyangga IKN.

"Kita tunggu komitmen pemerintah daerah dan pemerintah kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk pembebasan lahan. Kalau (pembebasan lahan) itu tuntas tahun depan kita sudah bisa mulai pembangunan fisiknya," pungkas Irwan.

0

(['model' => $post])

x|close