BURT Tekankan Pentingnya Miliki Narahubung Kepala Cabang Jasindo di Seluruh Indonesia

Nusantaratv.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menekankan pentingnya memiliki narahubung setiap Kepala Cabang Jasindo di seluruh Indonesia.

Dengan adanya narahubung di setiap daerah yang dikunjungi, maka akan mempermudah pihak Sekretariat AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk menghubungi Jasindo setempat.

"Alangkah lebih baiknya kalau seluruh sekretariat AKD di DPR itu mengetahui nomor telepon setiap Kepala Cabang Jasindo di seluruh Indonesia. Ini supaya Golden Time itu tetap bisa tercapai, karena telat sedikit bisa fatal," kata Agung usai mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan Kepala Cabang Asuransi Jasindo Cabang Sorong beserta jajaran di Kantor Perwakilan Asuransi Jasindo Cabang Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (24/12/2022). 

Golden Time yang dimaksud adalah fase kritis saat seseorang yang menderita penyakit, berada di antara titik hidup dan wafat, sehingga membutuhkan penanganan medis segera. Selain itu, Politisi Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya hubungan yang baik antara pihak Asuransi Jasindo Sorong dengan Rumah Sakit Provider Kota Sorong. 

Agung berharap, Jasindo selaku penanggungjawab program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP untuk Anggota DPR RI beserta keluarganya dapat berkoordinasi dengan baik dengan RS Provider di Kota Sorong. Sebab dengan hubungan yang baik akan mempengaruhi pelayanan. 

"Jangan sampai nanti Jasindo telat bayar atau lambat di dalam pemberian pengajuan klaim dari rumah sakit sehingga rumah sakit merasa keberatan dan kemudian tidak mau melayani, ini yang tidak boleh terjadi," terang Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I itu. 

Terakhir, Agung juga menekankan pentingnya update (pembaruan) database Anggota DPR RI yang sudah tidak lagi menjadi menjabat agar tidak merugikan pihak RS Provider.

"Prinsipnya, DPR tentunya tidak mau merugikan siapapun termasuk rumah sakit. Jadi, kalau ada perubahan database misalnya ada Anggota yang dilantik menjadi menteri atau sudah menjadi gubernur, tidak lagi menjadi anggota DPR. pihak DPR harus cepat memberitahukan kepada Jasindo dalam bentuk database," tutupnya.