BKSAP Serukan Komitmen Politik dan Kerjasama Global untuk Air Bersih dan Sanitasi

Nusantaratv.com - Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menguraikan beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berkembang dalam mencapai SDGs bidang layanan air bersih dan sanitasi mulai dari kurangnya infrastruktur dan pendanaan serta tatakelola yang kurang tepat.

Padahal, akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, Fadli menyerukan komitmen politik, penguatan peran parlemen serta kerjasama global dalam pemenuhan HAM atas air bersih dan sanitasi. 

Demikian disampaikan Fadli saat hari pertama forum Parliamentary Hearing di Markas Besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di New York, Amerika Serikat (AS), pada 13-14 Februari dihadiri seluruh negara anggota PBB dan Inter-Parliamentary Union membahas tema "Water for People and the Planet: Stop the Waste, Change the Game, Invest in the Future". 

"Peran mutlak negara sangat krusial untuk pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi. Kita perlu upaya memperkuat komitmen politik untuk percepatan tujuan SDGs 6 sektor air, sanitasi dan layanan kesehatan. Kemudian juga perlu memastikan kerangka kerja legislatif yang kondusif bagi peningkatan investasi di bidang SDGs," tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/2/2023).

Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga yang turut hadir di sesi lanjutan mengenai perubahan iklim dan kelangkaan air membeberkan berbagai upaya Pemerintah RI dalam mengimplementasikan teknologi seperti early warning system untuk mendeteksi risiko banjir serta berbagai upaya membangun infrastruktur seperti bendungan untuk irigasi.

Tak hanya itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menyebut peran DPR RI dalam menghasilkan Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air. 

"Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan kebijakan konservasi lingkungan dan sumber daya air yang tentunya harus diikuti kebijakan yang multisektor," tegas Anggota Komisi IV DPR RI ini.