BK DPR Terima Studi Banding BK Parlemen Kamboja

Nusantaratv.com - Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menerima kunjungan delegasi BK Parlemen Kamboja di Gedung Nusantara III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022). 

Dalam pertemuan tersebut, Sensi sapaan akrab Inosentius Samsul, menjelaskan peran BK DPR sebagai supporting system Pimpinan dan Anggota DPR RI. Sensi menjelaskan, sebagai pendukung kerja Dewan, BK DPR RI memiliki lima unit kerja yang memiliki fokus berbeda, yakni Pusat Penelitian, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Pusat Kajian Anggaran, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dan Pusat Perancangan Undang-Undang.

Adapun riset yang dilakukan oleh BK DPR RI adalah terkait dengan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif, yaitu fungsi anggaran (budgeting), legislasi (legal drafting), dan pengawasan (oversight). "Badan Keahlian memberikan dukungan keahlian melalui riset. Yang hasil dari riset itu untuk melahirkan kertas kebijakan (policy paper)," katanya.

Dengan melakukan riset berbasis pada permasalahan di masyarakat, tambah Sensi, maka rekomendasi yang disampaikan kepada Anggota Dewan berbasis pada bukti (evidence based). Sehingga, sesuai dengan slogan BK DPR RI, yaitu 'Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament, Sebagai Landasan dari Evidence Based Of Policy Making'.

"Dan untuk mewujudkan parlemen modern yang aspiratif dan partisipatif kami juga terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM," lanjutnya. 

Ditempat yang sama, Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) BK Setjen DPR RI Helmizar menjelaskan Puskaji AKN bertugas memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pelaksanaan kegiatan dukungan keahlian tersebut dilakukan oleh fungsional APBN, yaitu berupa analisis/kajian, referensi dan telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta analisis terhadap hasil pengawasan DPD RI atas penindakan lanjutan rekomendasi BPK RI dan pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Semua isu pengelolaan keuangan negara disajikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta transparan dan akuntabel. "Kami melakukan analisa dengan mengundang para pakar untuk meminta masukan. Dan hasil kajian PKAKN nantinya didistribusikan ke semua Komisi yang ada di DPR RI," jelasnya.   

Sebelumnya, Chhour Sryneath selaku PCASIA-Instructor menyampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta Jajarannya. Kunjungan ini, lanjut Sryneat dilakukan untuk melakukan studi banding. 

"Terimakasih atas sambutannya yang hangat. Kami berharap pertemuan ini dapat meningkatkan kapasitas kami sebagai supporting system Parlemen Kamboja khususnya di bagian fiskal," tutupnya.