BAKN Terima Banyak Masukan Terkait PMN dari IPB

Nusantaratv.com - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menerima sejumlah masukan, salah satunya terkait review penyaluran Penyertaan Modal Negara alias PMN oleh sivitas akademik Institut Pertanian Bogor (IPB). Di masa mendatang, ia tak menampik bahwa pihak konsultan independen dapat pula dilibatkan untuk mempermudah kerja dalam pengawasan baik di Kementerian Keuangan, BUMN dan DPR RI. 

“Pasalnya diketahui selama ini review PMN dilakukan assesment-nya oleh pihak Bappenas, Kementerian Keuangan, BUMN tanpa melibatkan pihak ketiga,” ujar Wahyu usai melakukan Kunjungan Kerja BAKN ke IPB dalam rangka mendapatkan masukan dari Rektor IPB dan sejumlah akademisi terkait kebijakan pemberian PMN kepada BUMN dan badan lainnya di Kota Bogor, Selasa (7/11/2023).

Adapun masukan lainnya, menekankan pentingnya PMN untuk pangan dan air bersih pasalnya selama ini belum pernah tersentuh. Wahyu menjelaskan terkait persoalan ketahanan pangan, perlu adanya roadmap atau grand design seperti yang diinginkan pemerintah dalam hal ini.

“Jika menginginkan ketahanan pangan secara nyata perlu adanya target pembentukan, kemampuan produksi, serta cadangan daripada pangan tersebut seperti apa dalam beberapa tahun. Serta dalam memberikan bantuan PMN harus memahami yang diperlukan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan,” jelas Politisi Dapil Sumatera Selatan II.

Lebih lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan adanya persoalan tidak tepat sasaran dalam penyaluran PMN. Menurutnya perlu penekanan kembali pada proses review dan perencanaan awal yang perlu dikuatkan lagi. “Seperti usulan daripada narasumber dan juga Pak Rektor IPB agar dapat melibatkan pihak ketiga agar persoalan tersebut tidak akan terjadi lagi secara berulang,” ungkapnya.

Masukan daripada narasumber yang hadir memberikan pencerahan kepada BAKN kedepan, review itu menjadi penting tidak hanya dilakukan di depan akan tetapi secara periode bisa persemester atau pertahun sehingga bisa melakukan pengawasan tepat guna dan tepat sasaran. Di tempat yang sama Rektor IPB Arief Satria mengapresiasi langkah BAKN DPR RI untuk terus mengevaluasi PMN yang diberikan kepada BUMN.

“Menurut saya ini sangat penting karena itu uang negara harus dipertanggungjawabkan efektivitas pemanfaatannya. Dari hasil pertemuan hari ini, saya mengusulkan agar segera dilakukan mapping terhadap BUMN yang memanfaatkan PMN, mana yang sukses, mana yang setengah sukses, mana yang tidak sukses, mana yang proyeknya mangkrak, mana proyeknya molor dan yang mana yang kira kira tidak dikelola secara profesional,” jelasnya.

Lanjutnya ia menjelaskan pada hakikatnya BUMN itu harus punya mental sebagai perusahaan, bukan mental sekumpulan ASN. ”Peran BUMN terkait penyaluran PMN terutama yang berkaitan dengan proyek proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti, soal air dan pangan masih urgen harus dikelola secara profesional dan akuntabel,” ungkapnya.