Baitul Mal Aceh Patut Jadi 'Role Model' Badan Pengelolaan ZISWAF Daerah Lain

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan Baitul Mal Provinsi Aceh patut dijadikan role model bagi badan pengelolaan Zakat, Infaq, Sodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) di daerah lain. 

Mengingat secara kinerja, Baitul Mal Aceh dinilai sangat profesional, terstruktur, dan memiliki pola kerja yang jelas. Diketahui, Baitul Mal Aceh berhasil mengumpulkan ZISWAF kurang lebih hingga Rp80 miliar.

"Role model itu saya lihat dari kerjanya ya. Jadi dari pungutan. Secara kerjanya itu di bawahnya itu bagus, profesional, terstruktur, dan ada pola kerja yang terlihat, jadi role model dalam kerangka kerja kepada masyarakatnya, saya rasa di sini sudah mulai terlihat," kata Diah usai melakukan pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VIIII di Aceh, Jumat (16/12/2022).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, bahwa memang sudah seharusnya badan pengelolaan amil ZISWAF itu seharusnya dapat memberikan konstribusi bagi para mustahiq atau masyarakat yang membutuhkannya.

"Baznas itu ya gini ya harusnya. Artinya bisa menjadi berkontribusi terhadap mustahiq-nya, kepada masyarakat-masyarakat yang juga membutuhkan. Jadi, sederhananya begitu," lanjutnya.

Selain itu, Diah juga mengatakan, bahwa secara idealnya Baitul Mal Aceh menginginkan agar ada kompensasi dari ditariknya zakat terhadap pengurangan pajak. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kebijakan di lintas kementerian yang sudah pasti membutuhkan koordinasi dan konsolidasi untuk dapat mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Itu kebijakan yang tentu ada di beberapa wilayah Kementerian Keuangan, Kemenkum HAM khusus di Aceh ini ya. Supaya ada peningkatan pungutan zakat, (usulan) itu sih masih digodok secara normatif di level kementerian terkait tersebut," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan bahwa pengelolaan ZISWAF di Baitul Mal Aceh sangat berbeda dengan Baznas yang berada di Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

Perbedaan itu, menurut Selly, terlihat dari mekanisme kerja Baitul Mal Aceh. Dimulai dari pengumpulan atau pemungutan, hingga pengelolaan, bahkan pembagian yang sangat menarik dan tidak dapat dipolitisisasi.

"Jadi Badan Amil Zakat ini bukan seolah-olah sebagai pengumpul eksekutor ataupun regulator. Tetapi dia bisa menjadi keseluruhan, yang menurut saya, menjadi menarik dan tidak ada dipolitisasi. Yang lebih harus kita apresiasi kepada Baitul Mal ini bahwa mereka melakukan digitalisasi transformasi transparansi tentang kegiatan zakat infaq amil itu secara terstruktur dan terbuka," tandasnya.

Selly memaparkan, keterbukaan teknologi dan transparansi informasi yang diterapkan Baitul Mal Aceh dapat diakses dan dilihat kapan pun dan di mana pun oleh masyarakat. Sehingga program-program yang juga menjadi pertanggung jawaban mereka dalam menyalurkan pun tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat.

"Kemudian ada bentuk pertanggung jawaban, bahwa program-program dari Baitul Mal ini dipergunakan untuk program-program yang betul-betul tepat sasaran kepada para mustahiq yang memang berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah terutama dari Pemerintah Provinsi Banda Aceh," tutupnya.