Badan Pangan Nasional Diminta Lebih Agresif Dalam Pengelolaan Pangan

Nusantaratv.com - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Pangan Nasional (BPN) untuk dapat mulai agresif dalam bekerja untuk mengelola persoalan pangan dari hulu hingga hilir. 

Mengingat, pada rapat kerja sinkronisasi pembahasan badan anggaran antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian (Kementan) telah memutuskan realokasi eksternal BKP sebesar Rp103.525.552.000.

"Di Kementerian Pertanian, setelah berbagai rapat dari komisi hingga banggar terjadi penurunan pagu dari semula Rp15.422.181.379.000 pada pembahasan raker 8 september 2022 menjadi Rp15.318.655.827 akibat realokasi eksternal pada Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional," urai Andal Akmal dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).

Politisi Fraksi PKS ini menyayangkan anggaran Kementan secara keseluruhan sudah sangat menurun dari sebelum pandemi, tapi masih terus terpotong. 
Padahal, ungkap dia, dana sekitar Rp103 miliar untuk kinerja Badan Pangan Nasional yang diambil dari Kementan sangat minim untuk optimal bekerja. Bahkan, dia menyitir permintaan Kemendag yang hendak mengusulkan anggaran Rp100 triliun hanya untuk serap beras petani.

"Saya setuju atas gagasan Kemendag ketika pemerintah menyiapkan dana Rp100 triliun untuk serap beras petani sehingga ada semangat bagi petani untuk berproduksi karena ada jaminan serapan hasil panen dengan harga yang baik. Dengan begini, ketika produksi melimpah maka petani sejahtera dan importasi berkurang," jelas Andi Akmal.

Lebih lanjut, Andi Akmal mengingatkan Badan Pangan Nasional telah dibentuk sejak tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021. Menurutnya, kurang seriusnya pemerintah menangani persoalan pangan sudah terlihat sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terbentuknya Badan Pangan Nasional yang terealisasi setelah 9 tahun berjalan. 

"Kini semua fungsi Badan Ketahanan Pangan yang ada di Kementan sudah pindah ke Badan Pangan Nasional mulai dari SDM hingga anggaran. Maka, saya perlu menegaskan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional agar lembaga ini lebih profesional dan lebih agresif dalam persoalan pengelolaan pangan mulai dari manajemen stok hingga pengendalian harga," tukas Andi Akmal.