Nusantaratv.com-Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang akan digelar pada 5-11 Agustus nanti akan jadi ajang bagi Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus Presidensi AIPA. Dimana Indonesia akan punya posisi menentukan isu-isu yang akan dibawa ke forum untuk kepentingan masyarakat, khususnya isu perempuan dan kesetaraan gender.
"Kita bisa menentukan isu-isu yang akan dibawa terutama untuk kepentingan masyarakat khususnya perempuan (Ibu). Dengan adanya isu kesejahteraan gender, pendidikan dan peningkatan ekonomi, ini merupakan hal mendasar pasca pandemi. Ini merupakan permasalahan bersama bagi peserta Anggota AIPA," ujar Anggota BKSAP DPR RI Arzeti Bilbina saat diwawancarai TVR Parlemen, Rabu (2/8/2023).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menekankan pentingnya memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk berkecimpung di segala bidang. Termasuk, tandas Arzeti, peningkatan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di Parlemen.
"Jadi isu kesetaraan gender disini akan dibahas lebih dalam lagi untuk Anggota Parlemen dimana tentunya kesetaraan perempuan didalam Parlemen itu harus betul-betul kena kuotanya. Kalau diharapkan kan 30 persen. Tapi kalau kita melihat jumlah perempuan di kawasan ASEAN ini adalah 49,5 persen. Artinya setengah dari penduduk ASEAN ini adalah perempuan," ungkapnya.
"Jadi artinya merupakan isu yang sangat tepat jika kita bicara mengenai permasalahan perempuan terutama untuk keberadaan dalam pengambilan keputusan dalam Parlemen, baik itu transformasi digital yang dipimpin perempuan untuk kepentingan perempuan dan juga tentunya pendidikan perempuan dan juga keberadaan perempuan untuk penentu dalam kebijakan politik perdamaian," lanjut Arzeti menegaskan.
Sebagaimana diketahui, kesetaraan gender telah menjadi pembahasan dalam pra-Sidang Umum AIPA yakni sidang 'Women Parliamentarians of AIPA' (WAIPA) yang digelar di Padang, Sumatera Barat, bulan Juni lalu. Diharapkan dalam sidang umum nanti dapat menemukan formula dan resolusi dalam hal isu perempuan dan kesetaraan gender bagi negara kawasan ASEAN.