Nusantaratv.com - Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran pengembangan kawasan perbatasan tahun anggaran 2024 sebesar Rp16,1 Miliar. Menanggapi minimnya anggaran tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty memberikan usulan untuk membuat pemetaan yang jelas untuk setiap program di wilayah perbatasan agar anggaran dapat efektif.
“Memang kalau bicara tentang peningkatan atau pengembangan kawasan perbatasan ada target dan upaya-upaya untuk bagaimana agar kawasan-kawasan perbatasan ini memenuhi beberapa standar soal kemajuan daerah perbatasan, kemudian daerah-daerah perbatasan yang rentan dengan kawasan-kawasan di luar. Maka saya mau usulkan sebenarnya harus ada pemetaan yang jelas tentang apa yang memang harus kita lakukan,” tuturnya dalam RDP Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Lanjutnya, Legislator Dapil Maluku tersebut mengambil contoh daerah kawasan perbatasan di MBD (Maluku Barat Daya) dan KKT (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) yang memiliki komoditi-komoditi unggulan yang memang harus dikembangkan. Kemudian di daerah tersebut juga akan dikembangkan industri Blok Masela di kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.
“Nah daerah-daerah industri ini, kita harus bicara tentang bagaimana desain soal ketersediaan jika kemudian ada mobilitas misalnya dengan adanya orang masuk, maka kita harus berpikir soal logistik. Tentang bagaimana pangan untuk masa depan atau penyanggah industri itu juga,” ujarnya.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS itu mengusulkan adanya pemetaan untuk alokasi anggaran pengembangan kawasan perbatasan. Karena masing-masing daerah memiliki kearifan pangan lokal yang perlu didukung.
“Selain kita bicara soal perhatian Presiden yang juga sudah mengunjungi ke sana melihat potensi Kerbau Moa dan Kambing Kisar yang memang harus dikembangkan. Tetapi daerah kawasan juga ada di Loki dan Moa ada di kawasan terluar dan punya potensi jagung punya potensi umbi-umbian, kearifan pangan pangan lokal yang juga harus di-support,” tandasnya.