Abdul Kharis Tegaskan Pembunuhan Oleh Israel kepada Bangsa Palestina Tidak Bisa Ditoleransi

Nusantaratv.com - 28 November 2023

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/11/2023). Foto; Runi/nr
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/11/2023). Foto; Runi/nr

Penulis: Bagas Adi Pangestu

Nusantaratv.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan pembunuhan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina tak bisa ditoleransi. Hal itu disampaikannya ketika mengawali rapat Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Pembunuhan terhadap warga sipil Palestina terus terjadi di Gaza dan di tepi Barat. Kita juga menyaksikan Dewan Keamanan PBB tidak dapat menghentikan agresi brutal Israel di Gaza," ujar Abdul Kharis dalam rapat tersebut.

"Kita juga menyaksikan Dewan Keamanan PBB tidak dapat menghentikan agresi brutal Israel di Gaza,"

Maka dari itu, Kharis mengatakan perlu adanya langkah strategis dari DPR dan pemerintah untuk membahas hal itu. Ia juga ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan RI dalam menyikapi gencatan senjata Israel ke Palestina.

"Bapak Ibu sekalian ingin mendengarkan penjelasan Menlu dalam kaitan ini, yang pertama seperti apa perkembangan situasi terakhir di Gaza, dan yang kedua politik luar negeri Indonesia dalam mengupayakan gencatan senjata untuk kemanusiaan di Gaza dan mendukung perjuangan Palestina," imbuhnya.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia hari ini. Rapat tersebut khusus membahas perkembangan kondisi terkini di Gaza, Palestina termasuk dampaknya bagi negara Indonesia.

Secara singkat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut perkembangan upaya gencatan senjata dalam pertemuan Menlu dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terutama negara-negara di barat, Indonesia masih sulit mendorongnya.

Menlu menyebutkan upaya untuk gencatan senjata masih sulit didorong.

Jadi selama ini berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 27/12 yang sudah tercapai itu adalah humanitarian Truce selama 4 hari, sehingga dengan 4 hari ini kemudian bantuan kemanusiaan sudah mulai dapat masuk melebihi dari jumlah-jumlah yang sebelumnya.

Adapun dirinya menyebut debat tingkat tinggi di Dewan Keamanan PBB akan terlaksana pada 29 November mendatang. Para Menteri Luar Negeri OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), termasuk Indonesia akan menghadiri itu dan mengupayakan penghentian serangan Israel ke Palestina.

Retno pun sebelumnya mengingatkan bahwa Palestina menjadi satu-satunya negara di Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang belum merdeka hingga kini. Sehingga Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

0

(['model' => $post])

x|close