Nusantaratv.com - Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas utama dalam merespons peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memastikan seluruh kementerian dan lembaga teknis terkait tengah bersiaga memantau perkembangan situasi secara cermat.
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo bersama jajaran pemerintah terus memantau setiap potensi dampak dari erupsi tersebut berdasarkan data dan rekomendasi dari lembaga otoritas.
"Presiden dan pemerintah memantau secara cermat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau beserta setiap potensi dampaknya. Seluruh pemantauan dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi lembaga teknis yang berwenang," ujar Qodari, 6 September 2026.
Dia menambahkan bahwa langkah penanganan, mitigasi, hingga penyesuaian arus transportasi dilakukan dengan prinsip penuh kehati-hatian.
Langkah-langkah sektoral, termasuk penyesuaian aktivitas transportasi, saat ini tengah dikoordinasikan secara intensif bersama Kementerian Perhubungan.
Seiring dengan turunnya abu vulkanik di sejumlah wilayah terdampak, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Qodari menekankan pentingnya menjalankan protokol kesehatan guna meminimalisir dampak buruk abu vulkanik bagi kesehatan.
Setidaknya ada lima langkah yang dianjurkan bagi warga:
1. Menggunakan masker penutup hidung dan mulut.
2. Menggunakan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruangan.
3. Menutup rapat pintu dan jendela rumah.
4. Menutup rapat tempat penampungan air bersih.
5. Mencukupi asupan air putih serta rutin mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas.
"Warga yang membutuhkan bantuan medis atau bantuan darurat lainnya dapat langsung menghubungi layanan darurat yang tersedia,” tambahnya.
Bakom RI menegaskan perannya dalam memastikan komunikasi publik berjalan dengan satu narasi yang cepat dan berbasis data.
Seluruh informasi dari PVMBG, BMKG, BNPB, serta kementerian terkait akan disinkronkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.
Secara khusus, Qodari meminta masyarakat untuk tidak mudah memercayai dan menyebarluaskan isu-isu yang tidak bersumber dari otoritas resmi, terutama mengenai potensi tsunami.
"Kami mengimbau masyarakat untuk merujuk hanya pada informasi resmi pemerintah dan tidak meneruskan kabar-kabar seperti potensi tsunami yang tidak berdasar dari sumber resmi," tegasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh