Nusantaratv.com-Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak memangkas alokasi Dana Desa. Menurutnya, yang dilakukan saat ini adalah pembenahan tata kelola agar pemanfaatannya lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.
"Dana Desa itu tidak turun, tidak dikurangi, dan tidak dipakai oleh pemerintah pusat. Namun yang kita ubah adalah tata kelolanya agar benar-benar menjadi alat pemerataan ekonomi," ujar Yandri saat mengunjungi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Ranjeng, Kabupaten Serang, Banten, pada Selasa, 24 Februari 2026.
Ia menjelaskan, perbaikan tata kelola diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui wadah koperasi.
Dengan pengelolaan yang tepat sasaran, ia optimistis desa mampu mencatat keuntungan hingga 30 persen yang selanjutnya diputar kembali untuk kepentingan warga.
Menurut Yandri, melalui manajemen koperasi yang efektif, sedikitnya 20 persen dari perputaran ekonomi tersebut dapat masuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PADesa). Kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun Indonesia dari level paling bawah.
"Dana Desa harus menjadi modal usaha rakyat. Melalui Kopdes, kita pastikan ada keberpihakan negara terhadap peluang bisnis di desa, seperti desa ekspor, desa wisata, hingga ketahanan pangan," katanya menambahkan, dikutip dari Antara.
Untuk menjaga efektivitas kebijakan tersebut, Kementerian Desa juga menerapkan moratorium atau penghentian izin baru bagi ekspansi minimarket modern ke wilayah perdesaan.
Langkah ini diambil guna mencegah dominasi jaringan ritel besar yang berpotensi melemahkan koperasi desa yang tengah berkembang. Dalam kesempatan itu, Yandri meminta seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pendamping desa untuk memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan transparan dan akuntabel.
"Negara harus berpihak kepada rakyat. Jika pengelolaan di Desa Ranjeng ini sukses, maka akan menjadi model yang diikuti oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia," ujar dia.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko sebagai bentuk sinergi lintas kementerian dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.




Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh