Nusantaratv.com - Program Abraham Nusantara TV episode Senin, 10 Agustus 2026 pukul 20.30-21.30 WIB yang dipandu Abraham Silaban membahas isu kerentanan sosial, ekonomi, politik, hingga penegakan hukum yang dinilai dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengatakan kerentanan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga politik dan sosial.
Menurut Islah, kondisi masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi dan merasa diperlakukan tidak adil berpotensi menjadi pemicu munculnya gerakan sosial yang sulit dikendalikan.
"Ketika satu pemerintahan menghadapi orang-orang lapar, sejarah membuktikan bahwa orang-orang lapar itu adalah orang yang paling sulit untuk digalang dan paling sulit untuk dihalang ketika mereka mau berbuat apa saja," ujar Islah.
Ia menjelaskan, istilah "orang-orang lapar" tidak semata-mata merujuk pada masyarakat yang kekurangan makanan. Menurut dia, istilah tersebut juga dapat menggambarkan orang-orang yang merasa mengalami ketidakadilan.
Islah kemudian menyinggung fenomena Arab Spring sebagai salah satu contoh ketika tekanan ekonomi dan rasa ketidakadilan berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas.
"Jangan pernah terlalu menafikan atau menganggap bahwa orang-orang lapar ini bukanlah sebuah gerakan organik yang mengancam," katanya.
Ia juga menilai persoalan ketidakadilan dapat dirasakan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi menengah.
Menurut Islah, sebagian masyarakat kelas menengah saat ini mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menjadi persoalan apabila muncul pemicu tertentu.
"Dia dipantik sedikit dia akan lompat jendela dan turun ke jalan kalau ternyata ada trigger yang memulainya," ujar Islah.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI periode 2017-2020 Jan Samuel Maringka, menyoroti persoalan penegakan hukum. Ia mengatakan ketidakpastian hukum dan perilaku aparat penegak hukum dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Jan menilai persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada satu institusi, tetapi juga perlu dilihat dalam konteks sistem penegakan hukum secara keseluruhan.
"Proses penegakan hukum seharusnya tidak melakukan pelanggaran hukum," kata Jan.
Ia juga menyoroti mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Menurut dia, setiap institusi sebenarnya memiliki instrumen pengawasan, baik internal maupun eksternal.
Di sisi lain, Islah menyebut persoalan yang berkaitan dengan penanganan kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai salah satu contoh yang menurutnya mencolok dalam konteks persepsi publik mengenai ketidakadilan.
"Potret ketidakadilan paling mencolok di tahun ini," ujar Islah.
Ia mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan terhadap tersangka dalam proses hukum. Menurut Islah, kondisi semacam itu dapat membentuk persepsi di masyarakat bahwa hukum memiliki perlakuan berbeda terhadap orang berdasarkan posisi dan latar belakangnya.
"Ini saja merupakan disparitas baru dalam wajah penegakan hukum kita," katanya.
Islah juga mengingatkan bahwa ketidakpercayaan terhadap hukum dapat berkembang menjadi ketidakpatuhan masyarakat. Menurut dia, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keteraturan sebuah negara.
"Kepastian hukum perlu," ujar Islah.
Dalam dialog tersebut, kedua narasumber juga membahas sejumlah isu lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), serta dinamika penegakan hukum yang belakangan menjadi perhatian publik.
Islah menegaskan, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian bukan hanya kondisi ekonomi maupun program pemerintah, tetapi juga bagaimana hukum ditegakkan secara konsisten.
"Di Indonesia, kita jangan bicara dengan suasem pada pangan. Kita jangan bicara tentang cita-cita kobdes yang belum jelas. Yang ada di pucu gunung, ada yang antah-berantah. Jangan bicara tentang MBG yang juga masih menyajikan keracunan dan seterusnya. Tapi penegakan hukumnya, penegakan hukumnya itu nggak ada," kata Islah.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sebab, menurut dia, ketika kepastian hukum melemah, potensi munculnya keresahan sosial juga semakin besar.
Selengkapnya program Abraham Nusantara TV episode Senin, 10 Agustus 2026 pukul 20.30-21.30 WIB yang dipandu Abraham Silaban dapat disaksikan di video di bawah ini.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh