Wacana Kenaikan Tarif KRL, Legislator Sebut Orang Malah Beralih ke Kendaraan Pribadi dan Berpotensi Sebabkan Kemacetan

Nusantaratv.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif KRL Commuter Line tahun depan dengan melakukan penyesuaian sistem pembayaran. 

Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi.

"Saya  menganggap  bahwa adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan," tegas pria yang akrab disapa SJP ini, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/13/2022). 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pihaknya mengingatkan bahwa transportasi massal ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak. 

Dimana dia menilai KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu dan di sisi lain membantu mengurangi kemacetan jika orang-orang yang mampu beralih dari moda kendaraan pribadi ke moda transportasi massal seperti KRL. 

"Oleh sebab itu kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut," tegasnya. 

Sebelumnya juga, kata SJP, pihaknya telah menyatakan penolakan atas rencana kenaikan tarif KRL. Apalagi dia menilai subsidi Rp3,2 triliun untuk pengguna kereta api pada tahun 2022 oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih sangat minim. 

"Kita menilai secara teknis KRL Commuter Line masih mengalami over load di jam-jam sibuk, sehingga pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya. Dan untuk tahun 2023, kita minta subsidi untuk transportasi massal seperti KRL sebaiknya diperbesar agar semakin banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal," pungkasnya.

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan akan ada penyesuaian pada tarif KRL Commuter Line untuk orang-orang kaya agar subsidi bisa tepat guna.

Untuk keperluan penyesuaian tersebut Pemerintah berencana menggunakan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau data terpadu di Kementerian Sosial (Kemensos) dan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil para penumpang KRL. 

Dengan terbitnya kartu ini penumpang mampu tak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp10 ribu.